Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi pernyataan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto terkait potensi kebocoran anggaran Indonesia hingga Rp 2.000 triliun.
Diketahui Prabowo sempat mengaku sangat senang lantaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui ada potensi kehilangan keuangan negara seperti yang selama ini disampaikannya.
Berdasarkan hasil yang ia amati, kebocoran negara berkisar Rp 1.000 triliun. Namun, KPK menyatakan keuangan negara yang bocor Rp 2.000 triliun. Dia menuturkan, perhitungannya selama ini tidak asal-asalan.
Baca Juga
Advertisement
Menanggapi hal tersebut, Luhut mengatakan, pernyataan tersebut sudah dibantah oleh Komisi Antirasuah tersebut.
"Kan sudah dibantah KPK," ujar Luhut, di Kantornya, Jakarta, Senin (8/4/2019).
Luhut mengatakan, pernyataan tersebut dilontarkan atas basis informasi yang tidak lengkap. Menurut Luhut Binsar Pandjaitan, saat ini, APBN Indonesia berada di kisaran Rp 2.400 triliun.
"Bukan dia baca sepotong-sepotong. Masa Rp 2.000 triliun. APBN kita cuma 2.000 trilliun sekian. Bocor dari mana? Ya enggak ada APBN dong. Habis dong," ujar dia.
"Itu logikanya kadang-kadang enggak jelas. APBN kita 2.400 trilliun. Habis dong. Kita bangkrut negara ini," tandasnya.
Reporter: Wilfridus Setu Embu
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
KPK Sebut Prabowo Salah Persepsi soal APBN Bocor Rp 2 Ribu Triliun
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang pun telah menyebut Prabowo Subianto salah tangkap terkait kebocoran APBN sebesar Rp 2 ribu triliun.
"Itu meng-quote dari Ibu Basaria Pandjaitan. Sebenarnya statement itu lebih banyak datang dari saya. Saya mengatakan Indonesia ini bisa mengumpul sampai Rp 4 ribu triliun, APBN kita sekarang Rp 2.400 triliun, kami berdiskusi di banyak tempat, kita bisa mengejar Rp 4 ribu triliun," tutur Saut di Gedunhg KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 8 April 2019.
Menurut Saut, pemerintah bisa mendapatkan APBN hingga Rp 4 ribu triliun jika upaya penarikan terus dimaksimalkan. Masih ada sekitar Rp 2 triliun yang dapat dijangkau dan kemudian bisa dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
"Beberapa orang bisa mengejar, jadi kekurangan sekitar Rp 2 ribu triliun. Jadi itu bukan kebocoran, potensi. Kita diskusi di banyak tempat, itu bukan soal kebocoran yang disampaikan oleh ibu itu, kita itu sebenarnya punya potensi banyak lagi karena bisa bayangkan, kalau APBN kita sampai Rp 4 ribu triliun," ujar dia.
Advertisement
Contoh di DKI Jakarta
Dia mencontohkan, KPK pernah menyambangi Pemprov DKI Jakarta di masa jabatan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat. Tanpa harus bolak-balik, APBN mengucur hingga Rp 7 triliun.
"BPJS bagaimana sekarang kan 2.200, jadi kita mengejar itu. Makanya kami datang ke Bea Cukai, datang ke pajak," kata Saut.
Lebih lanjut, datangnya APBN dapat dipelajari satu per satu antar instansi terkait. Dengan sistematis dan terstruktur, kata Saut, pihaknya yakin dapat mengumpulkan APBN hingga Rp 4 ribu triliun.
"Contohnya tadi itu, saya datang ke DKI kok baru sekali dapat Rp 7 triliun, datang ke Priok, ke perhubungan, datang ke pertambangan, dan seterusnya. Jadi, itu sebenarnya arti yang mungkin salah persepsi," Saut menandaskan.
