Wiranto: Pemerintah Tolak Politik Identitas dalam Kampanyekan Program

Ajakan kepada masyarakat untuk menjaga persatuan sering dilakukan Jokowi dalam kapasitasnya sebagai kepala negara.

oleh Nafiysul Qodar diperbarui 08 Apr 2019, 18:42 WIB
Politikus Partai Hanura Wiranto berorasi di depan massa pendukung capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Lapangan Padebulo, Gorontalo, Selasa (2/4). Ini merupakan kampanye perdana pasangan nomor urut 01 di Gorontalo. (Liputan6.com/Arfandi Ibrahim)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, Presiden Jokowi selalu mengedepankan persatuan bangsa. Sehingga calon petahana itu tidak akan menggunakan politik identitas pada Pilpres 2019 ini. 

"Beliau menyampaikan bahwa ayo kita bersatu, bersatu sebagai bangsa, karena ini warisan dari para pendahulu kita, ini juga merupakan persyaratan bagi negara kita untuk maju," ujar Wiranto usai memberikan Sertifikat HKI dan Akta Pendirian Badan Hukum kepada Pelaku Ekonomi Kreatif di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2019).

Ajakan kepada masyarakat untuk menjaga persatuan sering dilakukan Jokowi dalam kapasitasnya sebagai kepala negara.

Sehingga saat mencalonkan kembali sebagai presiden periode mendatang, Jokowi enggan menggunakan politik identitas karena dinilai dapat memecah belah bangsa. 

"Beliau selalu merangkul semua komponen bangsa untuk tidak menggunakan politik identitas karena berbahaya. Apakah agama, suku, profesi, semua di mata hukum punya hak yang sama untuk melakukan Pemilu," kata Wiranto.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 


Surat SBY Terkait Kampanye Akbar

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) bersalaman dengan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jelang pertemuan membahas strategi Pilpres 2019 di kediaman SBY, Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (21/12). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

"Sehingga ada pesan atau tidak dari Pak SBY, maka Pak Jokowi yang saya ikuti selama ini selalu membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," sambung dia.

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebelumnya mengirimkan surat kepada petinggi Partai Demokrat terkait Kampanye Akbar Prabowo-Sandi di GBK, Senayan yang dianggap tidak lazim. 

Dalam kesempatan itu, SBY meminta agar tidak ditonjolkan politik identitas karena dapat memicu perpecahan.

Pesan untuk menghindari politik identitas juga ditujukan untuk calon pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf. 

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya