Liputan6.com, Jakarta Indonesia didaulat menjadi penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah China. Banyaknya sampah plastik ini pun menjadi perhatian khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti.
Dia menekankan jika untuk mengatasi persoalan sampah plastik membutuhkan peran dari seluruh masyarakat. Kesadaran dari individu masing-masing menjadi penting sebagai upaya mengurangi pencemaran sampah plastik.
"Indonesia penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Malu banget punya label begitu. Mulai sekarang kurangi sampah plastik. Mohon kurangi dari diri kita sendiri," kata Menteri Susi di Jakarta, Selasa (9/4/2019).
Baca Juga
Advertisement
Dia pun meminta agar masyarakat beralih dan meninggalkan kantong plastik dan diganti dengan kantong plastik yang terbuat dari bahan lain.
"Pasti sekarang ada kresek di tas masing-masing minimal 1. Ibu-ibu belanja 10 kresek. Mohon kurangi dari diri kita sendiri. Pakai , tas anyam, kantong kain. lebih artistik," katanya.
Oleh karenanya, Indonesia dapat mencontoh negara di kawasan Afrika yang telah lebih dulu melarang penggunaan kantong plastik.
"Kenya saja Negara Afrika terbelakang mereka lebih duluan plastik tidak boleh pakai. Jakarta mau mulai tapi tidak berani takut diprotes produsen plastik. Demi terjaganya lingkungan kita," pungkasnya.
Sebelumnya, sebanyak 40.000 toko ritel yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menjadikan kantong plastik belanja sebagai barang dagangan. Harga yang dikenakan mulai dari Rp 200 per lembar. Ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan plastik.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Pemerintah Libatkan Swasta Tangani Sampah Plastik
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perindustrian serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersinergi menangani sampah plastik.
Sinergi tersebut ditandai dengan Kemitraan Aksi Plastik Global atau Global Action Plastic Partnership (GPAP) yang terdiri dari kalangan bisnis, kelompok masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lokal untuk menanggulangi pencemaran plastik.
Kemitraan berskala nasional yang diberi nama National Plastic Action Partnership ini secara resmi diluncurkan di Jakarta pada Senin, (11/3/2019).
Baca Juga
Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, hal ini merupakan upaya terbaru dalam rencana aksi nasional Indonesia yang ambisius untuk mengurangi sampah plastik di lautan hingga 70 persen, mengurangi limbah padat hingga 30 persen dan mengelola 70 pereen limbah padat pada tahun 2025.
"Jika rencana ini dapat terlaksana, maka anak dan cucu kita dapat menikmati air yang segar, bebas dari pencemaran plastik, di seluruh Indonesia," kata Luhut saat meluncurkan program kemitraan nasional tersebut.
Luhut mengungkapkan, pemerintah sedang berupaya keras untuk menanggulangi dampak negatif pencemaran plastik bagi generasi Indonesia mendatang.
"Kami tidak ingin melihat generasi Indonesia mengalami stunting (kerdil) karena mengonsumsi ikan yang terkontaminasi plastik mikro. Kami ingin agar generasi Indonesia mendatang memiliki kualitas hidup dan kesehatan yang lebih baik daripada generasi saat ini," ujar dia.
Kemitraan nasional PAP pertama ini merupakan sebuah kemitraan publik-swasta yang dalam skala global telah diluncurkan tahun lalu di Davos, Swiss.
Tujuannya, untuk menerjemahkan komitmen politis dan korporat mengenai penanggulangan pencemaran plastik menjadi strategi yang terukur dan rencana aksi yang layak investasi. Kala itu Commonwealth Clean Oceans Alliance, the Oceans Plastics Charter, serta New Plastics Economy Global Commitment turut bergabung.
"Dengan kolaborasi dan kerja sama tim yang kuat dengan Forum Ekonomi Dunia, kita dapat memobilisasi dukungan publik, sektor swasta dan masyarakat sehingga kita bisa melindungi kekayaan keanekaragaman hayati laut demi kepentingan anak dan cucu kita,” tutur dia.
Reporter: Yayu Agustini Rahayu
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
Melibatkan Berbagai Perusahaan
Sementara itu, di dalam negeri, kemitraan nasional tersebut melibatkan berbagai perusahaan, masyarakat dan organisasi pemerintah antara lain Chandra Asri Petrochemical, Coca-Cola Amatil, Blue Bird, Dow Chemicals, Yayasan Ellen MacArthur, Evoware, Giti Grup, Greenhope, Perkumpulan Dewan Bisnis Indonesia Untuk Pembangunan Berkelanjutan (IBCSD), Indorama Synthetics, Indofood CBP Sukses Makmur, Nestle, PepsiCo, Bank Dunia, dan WWF Indonesia.
Bersama-sama dengan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan pemerintah dapat mengevaluasi solusi yang sesuai untuk penanggulangan pencemaran plastik, mengembangkan rencana investasi dan aksi untuk mengurangi pencemaran plastik dan memprioritaskan peluang investasi serta membuat peta jalan untuk implementasi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Centre for Global Public Goods Anggota Managing Board, Forum Ekonomi Dunia (WEF), Dominic Waughray menyatakan bahwa masyarakat, wirausahawan dan dinas pemerintah di seluruh Indonesia turut serta dalam usaha melawan pencemaran plastik.
"Keunikan Kemitraan Aksi Plastik Global adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dengan aksi antar pemangku kepentingan yang cepat, bersama-sama dan berbasis ilmu pengetahuan, kita dapat memperbaiki masalah yang pelik ini dan melestarikan warisan alam kita untuk generasi mendatang," ujarnya.
Lebih jauh, untuk mendukung upaya pemerintah RI, PEW Charitable Trust dan SYSTEMIQ akan mengembangkan model analitis untuk pembuatan keputusan berbasis data.
"Sebuah tim di Jakarta sedang mengumpulkan data pengelolaan limbah lokal dan sedang membangun sebuah model untuk mengevaluasi solusi-solusi yang bisa berkontribusi pada target pengurangan 70 persen. Solusi tersebut mencakup mengurangi pengemasan berlebihan, membuat inovasi bahan plastik yang dapat didaur ulang, mengganti material, meningkatkan laju daur ulang serta meningkatkan laju pengumpulan limbah," kata dia.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
