Liputan6.com, Jakarta - BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) memiliki cara unik dalam melakukan perekrutan karyawan, yaitu dengan mewajibkan para pelamar melakukan blog video atau yang bisa dikenal dengan vlog hal-hal yang terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Naufal Mahfudz mengatakan, kewajiban para pelamar untuk nge-vlog mulai diterapkan di 2019. Pada tahun ini, BPJS membuka lowongan kerja sebanyak 300 orang, namun jumlah pelamar yang masuk mencapai 150 ribu orang.
"Akhirnya kemarin saya coba create salah satu persyaratannya mereka bikin vlog, itu tentang BPJS. Jadi judulnya Calon Pekerja Sadar BPJS Ketenagakerjaan. Mau tidak mau, meski hanya 1 menit mereka harus bikin," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di SCTV Tower, Jakarta, Rabu (10/4/2019).
Baca Juga
Advertisement
Menurut dia, adanya kewajiban untuk membuat vlog ini membuat para pelamar mempelajari dan tahu tentang BPJS Ketenagakerjaan. "Dia belajar, BPJS Ketenagakerjaan itu apa saja. Walaupun ada juga yang (salah) menyebut BPJS Kesehatan," kata dia.
Melalui cara perekrutan seperti ini, lanjut Naufal, secara tidak langsung para pelamar ini membantu BPJS Ketenagakerjaan mensosialisasikan program-programua kepada masyarakat. Sebab, para pelamar tersebut diwajibkan untuk menampilkan vlog yang dibuat di akun media sosialnya.
"Mereka kan punya followers, sekaligus kita mem-branding. Buat kami, berarti saya bisa menyeleksi salah satu kompetensi mereka di awal. Paling tidak yang 150 ribu orang ini (pelamar) sudah kenal BPJS Ketenagakerjaan," tandas dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
BPJS Ketenagakerjaan Luncurkan Layanan Masyarakat 175
BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan contact centre baru, yaitu 175. Layanan masyarakat baru ini menggantikan Care Contact Center 1500910.
Hadir dalam peluncuran layanan masyarakat baru ini yaitu Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dan pejabat lainnya.
"Selamat buat BPJS Ketenagakerjaan, dengan layanan baru yang mudah diingat ini harapannya bisa memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduan atau konsultasi," terang Hanif di Balai Kartini, Rabu (10/4/2019).
BACA JUGA
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menuturkan, layanan baru ini bentuk komitmen perusahaan dalam memberikan kecepatan layanan dan menangani keluhan pelanggan.
Kini Layanan Masyarakat 175 Tanya BPJS TK menjadi satu-satunya kanal informasi terintegrasi dari BPJS Ketenagakerjaan menyusul diberlakukannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Indonesia.
"Sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk terus berupaya meningkatkan layanan kepada peserta kami, dengan adanya peralihan dari nomor Contact Center yang lama, layanan pelanggan melalui Layanan Masyarakat 175 Tanya BPJSTK ini kami pastikan akan tetap berjalan normal seperti biasa," tegas Agus.
Aturan peralihan nomor layanan pelanggan ini berdasarkan Surat Penetapan dari Menkominfo RI Nomor 053/TEL.05.05/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Penetapan Kode Akses Pusat Layanan Masyarakat.
"Angka 175 adalah angka yang cukup mudah untuk diingat karena hanya terdiri dari 3 digit. Kami berharap dapat terus memberikan layanan terbaik bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan selalu meningkatkan kapasitas layanan agar dapat memenuhi ekspektasi peserta," pungkas Agus.
Advertisement
Petakan Kebutuhan Pekerja, BPJS TK Gandeng Apindo
Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terus memetakan kebutuhan tenaga kerja pada sektor industri di Indonesia. Salah satu upayanya yakni menjalin kerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyampaikan, kolaborasi ini dibangun lantaran pihaknya ingin mendapatkan data seputar kebutuhan para tenaga kerja di perusahaan Tanah Air.
"Hari ini kita tandatangani kerjasama dengan Pusat Studi Apindo untuk penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, termasuk pemberian informasi kebutuhan tenaga kerja," tutur dia di Institut BPJS Ketenagakerjaan, Bogor, Rabu 13 Maret 2019.
Di lain sisi, ia mengatakan, pihaknya telah memiliki data ketersediaan tenaga kerja dengan berbagai keahlian pada sektor industri nasional.
Adapun BPJS Ketenagakerjaan sendiri pada tahun ini akan mengeluarkan anggaran Rp 294 miliar untuk membuat program pelatihan vokasional (vocational training) yang bisa diikuti 20 ribu orang.
Agus menjelaskan, program pelatihan ini ditujukan bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaanuntuk berbagai kategori, seperti yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), habis kontrak, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang hendak bekerja di kampung halamannya, hingga yang punya keterbatasan fisik atau disabilitas.
"Jadi memang yang kita utamakan adalah peserta kita dulu. Ini kan sudah ada peserta kita. Peserta kita ada yang keluar nih, karena PHK, sakit, dan sebagainya. Ini mereka akan kita latih," paparnya.
Pelatihan tersebut dikatakannya bakal diberikan dalam bentuk job shifting, yakni dengan mempelajari keahlian baru pada sektor industri lain sehingga kemampuan kerjanya bertambah.
"Misalnya, ada pekerja atau peserta kita yang mengalami PHK di bidang industri A. Sementara ada industri B yang bisa menyerap. Mereka harus dilatih kembali keahliannya. Kita berikan training ini, dan harapan kita bisa terserap," ujar Agus.
