Mengapa Pembangunan Infrastruktur Belum Beri Kemakmuran ke Masyarakat?

BPN Prabowo-Sandiaga menilai ada yang salah dengan pembangunan infrastruktur pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

oleh Liputan6.com diperbarui 11 Apr 2019, 19:45 WIB
Suasana sepi terlihat di proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek lintas pelayanan dua rute Cawang-Dukuh Atas di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (18/6). Seluruh proyek infrastruktur masih ditinggal mudik para pekerja. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Arie Mufti menyebutkan pihaknya memandang penting pembangunan infrastruktur. Namun mereka menilai ada yang salah dengan pembangunan infrastruktur pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

Dia mengatakan, seharusnya infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan industri dan ekspor. Namun yang terjadi saat ini adalah sebaliknya.

"Bahwasanya memang harus ada pembangunan infrastruktur. Pertanyaannya, kenapa ketika infrastruktur dibangun sedemikian masif kok justru ekspor kita tidak berkembang? kok justru industri kita melemah?" kata dia dalam sebuah acara diskusi di UI Salemba, Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Padahal, lanjutnya, pembangunan infrastruktur tidak lepas dari utang. Namun utang tersebut tidak mampu menghasilkan pertumbuhan ekspor seperti yang diharapkan.

"Menurut kami Pak Jokowi sukses membangun infrastruktur hanya untuk infrastruktur yang dijadikam pamflet beton, kepentingan berkampanye, bukan sebagai alat untuk merealisasikan pertumbuhan kemakmuran," ujarnya.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Usung Konsep Berbeda

Suasana sepi terlihat di proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek lintas pelayanan dua rute Cawang-Dukuh Atas di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (18/6). Seluruh proyek infrastruktur masih ditinggal mudik para pekerja. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Dia mengungkapkan, Prabowo-Sandi akan mengusung konsep berbeda dalam membangun infrastruktur yaitu dengan mengusung efisiensi serta memperbesar porsi swasat di dalamnya.

"Yang ingin kami ubah adalah infrastruktur ke depan harus dibangun dengan efisien dengan melibatkan dunia usaha dan sasaran antara sasaran akhirnya adalah pengembangan industri. Infrastruktur adalah alat untuk merealisasikan produktivitas," ujarnya.

Dia melanjutkan, infrastruktur yang dibangun harus terencana dengan baik dan mampu membuka pusat-pusat industri yang baru, Dia menilai, saat ini masih banyak infrastruktur yang dibangun tanpa perencanaan matang.

"LRT yang jadi beban Sumatera Selatan, Bandara Kertajati yang jadi beban Jawa Barat, bahkan tol di Jawa Timur yang jadi beban dua kabupaten," ungkapnya.

 


Harus Dongkrak Ekonomi

Suasana pembangunan stasiun LRT di kawasan Ciracas, Jakarta, Sabtu (23/3). Pada tahun 2019, pemerintah menganggarkan dana APBN untuk infrastruktur sebesar Rp415 triliun, naik 1,04% dari anggaran infrastruktur tahun sebelumnya. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Terencana di sini, kata dia, adalah melibatkan Bappenas sejak awal serta lembaga-lembaga dan pemangku kepentingan lainnya dan akademisi. "Untuk bisa menentukan prioritas, bukan membuat pamflet beton," ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan pembangunan infrastruktur yang semestinya harus memberi banyak manfaat diantaranya adalah mampu mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi.

"Pembangunan infrastruktur harus mengungkit pertumbuhan ekonomi, harus membuka lapangan kerja untuk anak bangsa, harus dapat diukur dampak keekonomiannya," tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya