Jelang Pemilu, Sandiaga Uno Kembali Jual Saham Saratoga

Sebelumnya, Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno kembali jual saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG).

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti ditulis Rabu 10 April 2019, berdasarkan data kepemilikan saham per 31 Maret 2019, kepemilikan saham Sandiaga Uno di PT Saratoga Investama Sedaya Tbk kini 22,31 persen saham atau sekitar 605,36 juta.

Selain Sandiaga Uno, kepemilikan saham yang mencapai lima persen atau lebih per 31 Maret 2019 yaitu Edwin Soeryadjaya sebesar 31,04 persen atau sekitar 842,21 juta saham dan PT Unitras Pertama sebesar 31,68 persen atau 859,50 juta saham.

Sandiaga Uno kembali menjual saham sebanyak dua kali pada Maret 2019. Ia menjual saham SRTG sebanyak 6,40 juta saham dengan harga Rp 3.776 pada 20 Maret 2019. Kemudian pada 26 Maret 2019, Sandiaga jual saham sebanyak 2 juta saham dengan harga Rp 3.776 per saham. Jadi total saham yang dijual 8,40 juta saham.

Dengan penjualan saham itu, jumlah saham dan persentase kepemilikan saham sebelum transaksi dari 613,76 juta saham atau 22,62 persen menjadi 605,36 juta saham atau 22,31 persen.

Total dana yang diraup dari penjualan saham Rp 31,71 miliar. Adapun tujuan transaksi penjualan saham tersebut untuk divestasi. Sandiaga Uno telah jual saham Saratoga sejak Oktober 2018. Diperkirakan total penjualan saham Saratoga sejak Oktober 2018 itu sekitar Rp 541,71 miliar.

Sebelumnya, Calon wakil presiden Sandiaga Uno dikabarkan telah mengucurkan duit sekitar USD 100 juta atau setara Rp 1,42 triliun (USD 1 = Rp 14.214) di ajang pilpres 2019. Bahkan, Sandiaga mendominasi sumbangan dana kampanye.

Dilaporkan Bloomberg, Sandiaga yang mengaku telah kehilangan sepertiga hartanya karena mengikuti pilpres telah menyumbang 71 persen dari total dana kampanye. 

"Rakyat pada dasarnya memahami pesan bahwa kita ingin meningkatkan ekonomi, menyediakan pekerjaan yang bagus, terutama untuk anak muda, kami ingin fokus untuk menstabilkan biaya hidup, harga makanan," ujar Sandiaga.

Tercatat, total dana kampanye Prabowo-Sandi sebesar Rp 134 miliar dan kontribusi Sandiaga Uno mencapai 95,4 miliar, yang berarti Sandiaga telah menyumbang 71 persen dana kampanye. Sandiaga pun mengaku hartanya menurun.

"Jumlahnya menurun signifikan pada 2018. Saya mungkin sudah kehilangan sepertiga harta saya," lanjut Sandiaga sembari menyebut sudah mengeluarkan sekitar USD 100 juta (Rp 1,42 triliun) untuk kampanye.

Jika klaim USD 100 juta itu benar, maka kontribusinya ke dana kampanye akan meningkat signifikan. Sebab, Februari lalu Sandiaga hanya dilaporkan berkontribusi Rp 95,4 miliar (USD 6,7 juta).

Harta Sandiaga Uno berasal PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Agustus lalu, kekayaan Sandiaga sebesar Rp 5 triliun.

Mayoritas harta Sandiaga  Uno berasal dari surat berharga senilai Rp 4,6 triliun. Aset Sandiaga juga tersebar hingga ke apartemen di Boston dan New York, Amerika Serikat (AS).

Namun, kekayaan Sandiaga Uno ketika menjadi cawapres sebetulnya naik daripada saat ia mencalonkan diri sebagai cawagub pada November 2016. Kemudian menjelang pilpres, Sandiaga beberapa kali menjual saham Saratoga untuk keperluan dana kampanye.

Kala itu, laporan harta Sandiaga Uno adalah senilai Rp 3,8 triliun. Artinya, hartanya saat menjadi gubenur justru naik Rp 1,2 triliun.

Sandiaga Uno berjanji akan membeli (buyback) saham PT Indosat Tbk (ISAT) dari tangan investor Qatar. Ketua Tim Pengarah TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla (JK) mengatakan janji tersebut tidak sesuai dengan filosofi investasi di Indonesia.

"Kita kan ingin menarik modal asing masuk. Kalau kita buyback (saham PT Indosat) kan justru mengeluarkan investasi yang masuk itu. Kan terbalik daripada filosofi yang ada," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (26/3/2019). 

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan, idealnya Sandiaga menyediakan jasa telekomunikasi baru yang bisa bersaing dengan Indosat. Selain menambah lapangan pekerjaan, jasa telekomunikasi baru bisa menambahkan penghasilan pajak.

"Kalau yang ada saja di-buyback kan tidak menambah apa-apa. Hanya pindah pemilihkan, toh Indonesia juga dari situ. Ya bukannya soal nasionalisme saja tapi ini kita berangkat dari pemikiran perlunya investasi masuk dalam negeri jangan dikeluarkan," jelas JK.

JK mengingatkan pada dasarnya bisnis jasa telekomunikasi mempertimbangkan nilai investasi. Jika investasi yang masuk besar maka akan memberikan keuntungan yang berlipat. Namun, bila sebaliknya maka tidak akan memberikan dampak positif pada dunia investasi.

"Saya kira sekarang Indosat tidak rugi cuma keuntungannya kecil. Jadi ya semua begitu, kecil, karena persaingan begitu banyak dan teknologi berkembang terus jadi investasi terus. Nah kalau begitu kurang investasi kalah dengan yang lain karena begitu banyak variasi-variasi dari teknologi itu," kata JK.