Liputan6.com, New Delhi - Sekitar 900 juta pemilih di India mulai memberikan suara mereka untuk menentukan pemerintah baru pada Kamis, 11 April 2019. Ini adalah pemilu terlama yang diadakan dalam sejarah Negeri Taj Mahal, karena penyelenggaraannya berbeda dengan negara-negara lain di dunia.
Pada akhir masa pemilu nanti, warga akan memutuskan apakah India tetap menjadi negara sekuler, sebagaimana diabadikan dalam konstitusinya, atau menjadi negara Hindu.
Perdana Menteri Narendra Modi dan partai nasionalis Hindu-nya, Bharatiya Janata Party (BJP), dikabarkan sedang gencar mengumpulkan dukungan dari rakyat agar bisa terpilih kembali, meski sudah lima tahun berkuasa.
Baca Juga
Advertisement
Modi menjabat sebagai kepala pemerintahan India setelah menang dalam pemilu tahun 2014. Sejak itu, Modi tidak ragu-ragu untuk mendorong pembentukan Hindu nasionalis --yang kini disebut telah mempolarisasi India.
Kandidat yang menjadi saingan utama Modi adalah Rahul Gandhi, keturunan dari dinasti Gandhi. Di bawah kepemimpinannya, Congress Party kehilangan suara penting dalam pemilihan terakhir. Namun, partai itu meraih kemenangan dalam tiga pemilu negara bagian pada Desember lalu.
Satu perubahan baru-baru ini yang meningkatkan prospek partai adalah saudara perempuan Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra --yang dianggap lebih mengerti politik-- secara resmi bergabung dengan Partai Kongres dan telah aktif berkampanye.
Pemilu di India digelar pada skala yang berbeda, tak seperti negara lain di dunia. Pemungutan suara akan berlangsung selama enam minggu, berakhir pada 19 Mei. Sedangkan pemerintahan baru India akan dibentuk pada 23 Mei.
Berikut adalah empat hal penting tentang pemilu India yang diselenggarakan pada Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Vox, Jumat (12/4/2019).
1. Dua Kandidat Kuat
Dua partai utama yang bersaing dalam pemilu kali ini adalah BJP yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi, dan Partai Kongres yang dipimpin oleh Rahul Gandhi.
Sebelum terjun ke panggung politik, Modi adalah anggota Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), organisasi nasionalis Hindu (BJP adalah sayap politik RSS).
Ia menjabat sebagai menteri utama negara bagian Gujarat di India barat selama 13 tahun, sebelum pemilu 2014 menggiring partainya ke kursi kemenangan dan melontarkan politikus 68 tahun ini ke kepemimpinan nasional sebagai perdana menteri.
Selama duduk sebagai menteri utama Gujarat --yang kira-kira setara dengan gubernur negara bagian di AS-- kerusuhan komunal pecah di sana pada tahun 2002, di mana ratusan orang --kebanyakan dari mereka Muslim-- terbunuh dan banyak serta perkantoran yang dihancurkan.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan grup lain menuduh Modi menghasut pembunuhan tersebut. Seorang perwira senior polisi dalam pernyataannya bersumpah kepada Mahkamah Agung bahwa Modi membiarkan kerusuhan itu terjadi.
Namun, Modi menampik seluruh tudingan ini dan pengadilan kemudian membebaskannya dari keterlibatan apa pun.
Dalam pidatonya selama kampanye pemilu 2014, Modi mengutuk industri daging sapi senilai US$ 5 miliar, serta menyebutnya sebagai "pink revolution" atau "revolusi merah muda".
Bagi kelompok nasionalis Hindu, sapi adalah hewan suci yang wajib dilindungi, sebab banyak negara di India yang melarang penjualan daging binatang ini.
Komentar Modi, bagaimanapun, sebagian besar ditujukan pada Muslim yang bekerja di sektor penyamakan kulit. Begitu pemerintahannya berkuasa, banyak Muslim diserang karena diduga makan daging sapi.
Kompolotan yang gemar main hakim sendiri pun muncul di banyak wilayah di India dengan dalih "ingin melindungi sapi". Lalu pada 2017, pemerintah Modi melarang penjualan sapi untuk disembelih.
Ketika ia merilis manifesto pemilu tahun ini, Modi mengatakan bahwa "nasionalisme adalah inspirasi administrasinya". Ini diklaim sebagai tujuan yang ingin ia capai jika ia terpilih kembali.
Lawan utama Modi, Rahul Gandhi, berasal dari dinasti politik yang terkenal di India. Neneknya, Indira Gandhi, adalah perdana menteri wanita pertama negara ini. Sedangkan kakeknya, Jawaharlal Nehru, adalah perdana menteri pertama India setelah berakhirnya penjajahan Inggris.
Ayahnya, Rajeev Gandhi, juga pernah menjabat sebagai perdana menteri India. Namun nenek dan ayah Rahul dibunuh dengan sadis saat masih berkuasa.
Rahul Gandhi, selama kampanye, berjanji akan mengakhiri kemiskinan di India. Ia mengatakan bahwa jika terpilih nanti, pemerintahnya akan memberikan upah minimum bagi masyarakat kurang mampu dan melunaskan seluruh utang para petani.
Selain itu, Rahul berkomitmen untuk meningkatkan anggaran pendidikan dan akan melibatkan perempuan dalam sistem pemerintahannya, yakni sebanyak 33 persen.
Meskipun kedua sosok itu disebut sebagai kandidat terkuat, namun ada juga banyak partai politik regional yang memiliki pengaruh besar di negara bagian India.
Aliansi dua partai, Bahujan Samaj Party yang dipimpin oleh seorang perempuan dari kasta rendah, dan Samajwadi Party, telah bersatu di negara bagian utara, Uttar Pradesh.
Saat pemilu berlangsung, akan ada 80 kursi parlemen yang posisinya sangat berdampak pada pemerintah.
Dalam pemilu tahun 2014, ada total 464 parpol dan lebih dari 8.000 kandidat. Tahun ini, 2.143 parpol telah mendaftar, tetapi tidak semuanya mencalonkan kandidat.
Advertisement
2. Sistem Parlementer Sama Dengan Inggris
India mengikuti sistem pemerintahan parlementer yang dirancang di Inggris, dikenal sebagai model Westminster. Parlemen India memiliki dua dewan: majelis rendah bernama Lok Sabha dan majelis tinggi yang disebut Rajya Sabha.
Ada 545 kursi di majelis rendah dan penduduk hanya akan menentukan wakil untuk 543 kursi saja.
Presiden India menominasikan anggota komunitas Anglo-India --orang Inggris yang tinggal di India atau keturunannya-- untuk menduduki dua kursi tambahan.
Aturan ini diberlakukan pada akhir pemerintahan kolonial Inggris pada tahun 1947, sebagai cara untuk memberikan anggota perwakilan komunitas ini di legislatif.
Semua warga India yang berusia 18 tahun ke atas berhak memberikan suaranya dan partai yang mendapat kursi terbanyak akan menentukan perdana menteri berikutnya.
Jika tidak ada satu partai pun yang berkuasa, maka semua parpol dapat bersatu untuk membentuk pemerintahan koalisi.
Pemerintahan semacam itu, pertama kali berhasil dibentuk pada tahun 1999 dan menyelesaikan masa kekuasaan selama lima tahun --sampai 2004.
Modi berkuasa pada tahun 2014, ketika partainya, BJP, menang telak di majelis rendah dengan mengantongi 282 kursi.
3. Proses Pemilu yang Rumit
Proses pemungutan suara, yang akan mencakup 29 negara bagian di India dan tujuh wilayah persatuan (wilayah federal di bawah kendali pemerintah nasional), merupakan sesuatu yang cukup rumit.
Komisi Pemilihan Umum (KPU), otoritas konstitusional otonom, bertanggung jawab untuk mengelola seluruh jalannya pemilu.
Ukuran dan skala pemilu dapat dipahami oleh jumlah pemilih yang terlibat. Sementara itu, lebih dari 1 juta tempat pemungutan suara (TPS) didirikan di seantero India. Jarak maksimum antar TPS untuk setiap pemilih, kira-kira lebih dari satu mil.
Bahkan ada sejumlah TPS yang dibangun hanya untuk menjangkau satu pemilih saja. Pada pemilu 2009, KPU India mengklaim ada sebuah TPS yang dibentuk di hutan Gir, yang ada di negara bagian barat Gujarat --rumah bagi singa-singa Asia, demi suara dari seorang warga.
Mantan ketua KPU, S.Y. Quraishi, mengatakan dalam wawancara bersama awak media bahwa seluruh anggota lembaga tersebut bekerja menggunakan 22 bahasa resmi, 200 bahasa daerah dan 6.000 dialek. Terkadang harus berurusan dengan perang suku dan masalah lainnya.
Setiap moda transportasi yang tersedia digunakan oleh personel agar bisa menjangkau daerah-daerah terpencil, termasuk perahu, helikopter, dan gajah. Usai seseorang memberikan suaranya, jarinya akan ditandai dengan tinta yang tidak mudah terhapuskan, sehingga orang tersebut tidak dapat melakukan pemilihan untuk kedua kalinya.
Pemilu direncanakan berlangsung dalam tujuh fase, yang berarti ada tujuh tanggal berbeda ketika penduduk akan memilih. Penghitungan seluruh surat suara dijadwalkan dimulai pada 23 Mei 2019 dan hasilnya diumumkan pada hari yang sama. Ada juga "model kode etik" yang mengatur aturan dan etika selama pemilu.
Pada tahun 2014, menurut perkiraan KPU, semua proses tersebut menelan anggaran sekitar US$ 552 juta. Centre for Media Studies, sebuah think tank yang berbasis di New Delhi, memperkirakan bahwa pemilu 2009 menghabiskan biaya negara sekitar US$ 2 miliar.
Pada tahun 2014, jumlahnya diperkirakan membengkak dua kali lipat, menjadi US$ 5 miliar. Sedangkan tahun ini pun diprediksi membesar dua kali lipat dari tahun 2014.
Advertisement
4. Apa yang Dipertaruhkan?
Ketika Modi menang dalam pemilu 2014, partainya mengalahkan pemerintahan yang dipimpin oleh Partai Kongres, dengan mengantongi 282 kursi. Partai Kongres hanya berhasil memenangkan 44 kursi.
Modi berjanji untuk memberantas korupsi yang meluas dan meningkatkan perekonomian rakyat. Kepada kaum muda, dia berjanji untuk menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan setiap tahun.
Setengah dari 1,3 miliar penduduk India berusia di bawah 25 tahun dan banyak dari mereka dengan antusias memilih Modi menjadi penguasa.
Namun janji-janji itu diklaim belum dipenuhi. Pengangguran dilaporkan telah tumbuh menjadi 7,2 persen pada Februari tahun ini. Laporan pemerintah yang bocor ini mengungkapkan bahwa angka itu adalah yang tertinggi dalam 45 tahun India hidup.
Beberapa kebijakan ekonomi Modi juga disalahkan. Pada tahun 2016, ia memperkenalkan demonetisasi, yang berarti bahwa ia menarik semua uang kertas 500 dan 1.000 rupee dari peredaran.
Modi pun mengklaim akan memberantas korupsi, lantaran ingin mengeluarkan uang tunai yang belum dihitung dan belum dikenakan pajak. Selain itu, ia mengaku langkah itu bisa mengontrol peredaran mata uang palsu yang digunakan untuk mendanai kegiatan teroris di India.
Di samping itu, petani di India merasa tertekan selama bertahun-tahun karena harga-harga naik beberapa kali, sementara pendapatan mereka mengalami stagnasi atau bahkan menurun.
Bahkan, bunuh diri di kalangan petani yang terlilit utang, dianggap sebagai hal yang sangat umum. Petani memainkan peran besar dalam membantu Modi meraih kekuasaan pada tahun 2014, sebab ia berjanji untuk melipatgandakan upah mereka.
Pemerintah BJP mengumumkan akan memberikan dukungan uang tunai sebesar 6.000 rupee (sekitar US$ 86,22) untuk masing-masing petani dalam anggaran Februari, salah satu dari serangkaian kebijakan yang bertujuan mengamankan suara petani sebelum pemilu.
Tapi keputusan itu mungkin tidak cukup, karena petani menginginkan solusi yang lebih konsisten, termasuk harga jual untuk tanaman mereka.
Menyoal wanita, dalam pidatonya pada kampanye 2014, Modi berjanji untuk membuat India aman bagi kaum Hawa. Tetapi sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Reuters pada tahun 2018 menemukan bahwa India menjadi "tempat paling berbahaya di dunia bagi perempuan."
India bahkan berada di atas Afganistan dan Suriah yang dilanda perang, yang menduduki peringkat kedua dan ketiga dalam hal keselamatan wanita. Antara 2007 dan 2016, "rata-rata empat pemerkosaan" dilaporkan terjadi setiap jam di India.
Perempuan adalah demografi pemungutan suara yang penting di India. Dalam pemilu 2014, jumlah pemilih wanita sebanyak 65,6 persen, dibandingkan dengan 67,1 persen untuk laki-laki. Bahkan, di 16 dari 29 negara bagian di India, persentase perempuan menunjungkan angka yang lebih besar daripada pria.