Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) menyatakan kesiapannya dalam menjaga pasokan listrik selama berlangsungnya pemilihan umum (pemilu) 2019. Bahkan, lembaga penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi pelanggan Premium Platinum dengan daya 480.000 VA.
General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya Ikhsan Asaad mengatakan, dengan menjadi Premium Platinum, KPU mendapatkan layanan prioritas yang dilayani dari 2 sumber listrik yang berbeda dan dilengkapi Automatic Change Over (ACO). Dengan ACO, apabila sumber utama mengalami gangguan maka pasokan listrik secara otomatis teralihkan ke sumber listrik cadangan.
Baca Juga
Advertisement
"Dalam rangkaian Pemilu 2019, kantor KPU juga kami lengkapi dengan Uninterupted Power Supply (UPS) untuk lebih menjamin keandalan pasokan listrik tanpa kedip," ujar dia di Jakarta, Minggu (14/4/2019).
Menurut Ikhsan, tidak hanya kantor KPU saja, tempat-tempat penting dalam Pemilu 2019 juga menjadi pantauan utama PLN UID Jakarta Raya, antara lain Bawaslu, KPUD di Jakarta, Posko Pemenangan Paslon, Rumah Paslon, Kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan, gelanggang olahraga temoat perhitungan suara, dan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Koordinasi PLN dengan KPU terus ditingkatkan untuk menjamin keandalan pasokan listrik sekama Pemilu 2019 berlangsung hingga pengumuman Presiden mendatang," tandas dia.
Jonan Minta PLN Jaga Pasokan Listrik hingga Daerah Terpencil saat Pilpres
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta kepada PT PLN (Persero) agar berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendeteksi keperluan listrik di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat hari pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, yakni 17 April 2019.
"Saran saya, sebelum tanggal 17 itu PLN bicara lagi dengan KPU, kurangnya apa, apa yang diperlukan, nanti masukan-masukan dari KPU sebelum tanggal 17 itu apa," imbuh Jonan di Pusat Pengatur Beban (P2B) PLN di Gandul, Depok, Jawa Barat, Jumat (12/4/2019).
Selain itu, ia juga menginstruksikan PLN untuk memastikan kelancaran penyaluran listrik di wilayah terpencil Nusantara pada saat pemilu berlangsung.
"Kalau bisa hingga setiap KPU Daerah itu tanya lagi apa yang perlu dipersiapkan. Khususnya mungkin untuk daerah-daerah terpencil dan remote yang mungkin komunikasinya tidak mudah," desaknya.
"Setelah itu di kantor-kantor KPUD untuk penghitungan suara dan untuk sistem logistiknya jangan sampai down. Jadi bukan hanya KPU pusat saja, tapi KPUD di daerah juga," dia menambahkan.
Advertisement
Proyeksi Beban Listrik
Adapun PLN memproyeksikan beban listrik pada saat Pemilihan Umum, Rabu (17/4/2019) mendatang memang akan mengalami penurunan. Ini lantaran pada hari tersebut konsumsi tenaga listrik yang sangat besar seperti di sektor industri dan perkantoran akan berhenti beroperasi.
Direktur Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (Persero) Amir Rosidin mengungkapkan, daya beban listrik saat siang pada 17 April nanti akan diturunkan sebesar 5.000 Mega Watt (MW), dari 20 ribu MW menjadi 15 ribu MW.
Pengurangan beban puncak juga akan terjadi saat malam harinya, yakni dari rata-rata sebesar 26-27 ribu MW menjadi 22 ribu MW. Hal tersebut sengaja dilakukan lantaran sistem daya listrik yang ada dinilai sudah mencukupi.
"Jadi secara sistem kita cukup, beberapa pembangkit malah dipadamkan karena itu tidak dibutuhkan lagi. Sistem sudah cukup," ungkap Amir.
Regional Jawa dan Bali bahkan disebutnya bakal menurunkan konsumsi listrik yang lebih besar, yakni hingga minus 1.000 MW. "Untuk sistem di Jawa-Bali, kalau rata-rata sekitar 2-2.500 (MW), ini turun menjadi 1.200 MW. Jadi turun sekitar 1.000 MW," tandasnya.
