Moeldoko: Ancaman People Power Bukan Tindakan Demokrasi

Moeldoko menganggap Amien Rais tidak bersikap bijaksana.

oleh Liputan6.com diperbarui 16 Apr 2019, 20:46 WIB
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko saat di wawancarai KLY di Jakarta, Rabu (16/1). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku kecewa atas ancaman peopel power yang digaungkan Dewan Pembina BPN Prabowo-Sandiaga, Amien Rais. Moeldoko menilai, people power sebagai tindakan yang tidak demokratis.

"Enggak pantas melakukan seperti itu. Karena itu tindakan yang tidak demokrasi, tindakan yang keluar dari demokrasi," tegas Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Menurut Moeldoko, Amien Rais tidak bersikap bijaksana. Sebagai seorang tokoh nasional, seharusnya dia menunjukkan sikap demokratis sehingga menjadi contoh bagi generasi muda.

"Saya melihat bahwa cara-cara seperti ini adalah cara-cara yang tidak tepat, apalagi diimbau oleh seseorang yang menyatakan dirinya sebagai tokoh. Kalau itu yang terjadi, saya tidak menganggap itu (Amien Rais) sebagai tokoh," ucap Moeldoko.

Moeldoko kembali mengingatkan, ancaman people power merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan situasi saat ini.

"Ini pandangan saya bukan hanya pandangan pribadi saya, saya pikir ini juga mewakili pandangan masyarakat Indonesia," sambung dia.

 

Saksikan video pilihan berikut ini:


Pemerintah Antisipasi People Power

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Senin (29/10). Amien akan menemui Pimpinan KPK Agus Rahardjo. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Moeldoko memastikan pemerintah sudah mengantisipasi jika terjadi people power. Aparat akan dikerahkan untuk mengatasi hal tersebut.

"Kalau seandainya itu dijalankan, kita punya cara-cara untuk mengatasi. Aparat kita sudah punya pengalaman yang sangat kenyang untuk mengatasi situasi di lapangan," ujar dia.

Pernyataan soal people power sebelumnya disampaikan Amien Rais. People power,menurut dia, bisa bergerak bila terjadi kecurangan di Pemilu 2019. 

"Kalau nanti terjadi kecurangan, kita enggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Enggak ada gunanya, tapi kita people powerpeople power sah," kata Amien.

 

Reporter: Titin Suprihatin

Sumber: Merdeka.com

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya