Tarik Investasi, Presiden Terpilih Harus Benahi Birokrasi

Wahyu mengakui, upaya pemerintah saat ini pun sudah berjalan baik dengan fokus terhadap pembangunan infrastruktur.

Hanya saja ke depan dirinya menginginkan tidak hanya fokus terhadap infrastruktur saja melainkan sumber daya manusia (SDM) juga.

"Jadi ini tracknya sudah betul infrastruktur harus tetap ada. Infrastruktur sudah digenjot dipemerintahan kemarin dan selanjutnya harus ada prioritas lain, cuma mungkin prioritas bisa dipindahkan ke lain misalnya SDM,” ujar dia.

Sementara itu, sistem birokrasi tetap menjadi perhatian khusus bagi pemerintahan selanjutnya.

Sebab, kata dia, izin dan kemudahan berinvestasi di Indonesia kerap kali masih ditemui kesulitan-kesulitan. Padahal, pemerintah tengah menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). 

"Anda bisa bayangin kalau ada perusahan ngurus surat-surat dalam 1 tahun itu bisa sampai 100 hari tidak bener," ujar dia.

Sebelumnya, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menyatakan, hal terpenting untuk bisa memperkuat struktur ekonomi Indonesia yakni dengan cara mengembangkan sektor manufaktur atau industri pengolahan.

"Ini yang pertama kali harus dibenahi dulu sebelum kita loncat kepada sektor jasa. Karena sekarang manufaktur kita mengalami proses deindustrialisasi dini, atau deindustrialisasi prematur yang berlangsung lebih cepat dari negara-negara Asia lainnya," urainya saat dihubungi Liputan6.com, Rabu, 17 April 2019.

Menurut pandangannya, manufaktur ke depan akan menjadi salah satu sektor terbesar yang menyerap tenaga kerja. "Jadi kalau manufakturnya belum mampu serap tenaga kerja, bonus demografi bisa jadi bencana demografi, bisa jadi tingkat penganggurannya banyak," imbuhnya.

Dia pun berharap agar Presiden RI terpilih kelak mau memusatkan perhatian untuk bisa mengembalikan kejayaan industri manufaktur di Tanah Air.

"Jadi saya harapkan dalam konteks pilpres juga, siapapun yang terpilih, punya concern dan punya kebijakan yang memang bisa dirasakan untuk mengembalikan industrialisasi (sektor manufaktur)," ujar dia.

Bhima melanjutkan, hal berikutnya yang paling penting untuk dibenahi demi memperkuat perekonomian negara yakni berkaitan dengan devisa hasil ekspor atau uang hasil ekspor yang selama ini tersimpan di bank di luar negeri. Dia mendesak agar uang milik negara itu ditarik pulang ke Indonesia dengan banyak cara.

"Kalau kita enggak bisa menggunakan cara yang keras karena khawatir banyak investor yang enggak senang, untuk mengembalikan devisa hasil ekspor ya tambah besarkan lagi insentifnya. Misalkan insentif perpajakannya benar-benar di 0 persen kan, sehingga devisa hasil ekspor itu bisa tetap di bank dalam negeri," ungkapnya.

Sektor berikutnya yang turut menjadi perhatian Bhima yakni industri pertanian, yang menurutnya butuh untuk dilakukan regenerasi, baik dari pelaku hingga alat dan fasilitasnya.

Untuk jangka pendek, stabilitas makro ekonomi pun dinilainya wajib untuk dijaga, khususnya dalam mendorong kinerja ekspor dan mengurangi devisit transaksi berjalan.

"Dengan kebijakan pengendalian impor, pengendalian impor bahan pangan, kita harus membuat industri substitusi impor sehingga bahan baku impornya menjadi lebih banyak. Kita juga harus lebih agresif lagi untuk mengekspor barang-barang kita ke pasar alternatif," pungkas dia.