Liputan6.com, Jakarta Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, peran Pemerintah dinilai sangat penting dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi negara serta menerapkan kebijakan fiskal yang counter-cyclical.
Melihat data dalam beberapa tahun terakhir, Ekonom Bank Permata Josua Pardede turut memuji pencapaian pemerintah yang bisa memperbaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia, meski tak didukung kondisi global yang tengah mengalami ketidakpastian.
Advertisement
"Mempertimbangkan tren perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian dan tren perlambatan di beberapa negara di dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif lebih baik. Stabil dan cukup tinggi di kisaran 5,4 persen dalam 8 tahun terakhir ini," terangnya kepada Liputan6.com, Minggu (21/4/2019).
Sebagai catatan, Josua menyampaikan, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 lalu tercatat 5,17 persen. Itu merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga setelah India yang tercatat 7,33 persen, dan Tiongkok yang mengalami perlambatan menjadi 6,6 persen.
Catatan lainnya, ia coba membandingkan kondisi perekonomian Tanah Air saat sebelum terjadi krisis 1998. Saat itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh hingga sekitar 6,8 persen pada periode 1968-1997.
Menurutnya, penurunan laju pertumbuhan ekonomi dari periode sebelum dan setelah krisis ekonomi bisa terjadi lantaran dipengaruhi oleh struktur ekonomi yang beralih dari sektor manufaktur menjadi perekonomian yang mengandalkan komoditas.
"Kondisi deindustrialisasi mendorong penurunan output potensial Indonesia menjadi sekitar 5 persen," ujar Josua.
Reformasi Struktural
Meskipun kondisi output gap pasca krisis masih negatif, ia menilai, tren yang menyempit dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa reformasi struktural seperti kemudahan berusaha dan investasi mendorong peningkatan andil investasi dalam struktur perekonomian Indonesia. Serta kebijakan untuk mendorong konsumsi rumah tangga melalui bantuan sosial dan transfer ke daerah.
"Kedepannya, untuk meningkatkan output potensial Indonesia, dalam jangka pendek pemerintah perlu mendorong pengendalian inflasi melalui bauran kebijakan fiskal dan moneter," imbuh dia.
"Selain itu, dalam jangka menengah dan panjang, implementasi langkah kebijakan mendorong reformasi struktural perlu dilanjutkan secara berkesinambungan untuk mendorong kontribusi faktor produksi, baik dari sisi tenaga kerja, kapital, serta produktivitas," tandasnya.
Advertisement
Industri Diharapkan Tumbuh Minimal 5 Persen Tahun Ini
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap investasi dan kegiatan ekonomi kembali bergeliat usai pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) pada 17 April 2019. Dengan demikian, bisa mendorong pertumbuhan industri lebih tinggi di tahun ini.
Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar mengatakan, pada tahun ini, pertumbuhan industri ditargetkan minimal berada di atas 5 persen. Bahkan diharapkan bisa kembali di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kita sih berharap bisa lebih tinggi dari ekonomi. Tetapi kita masih lihat, karena sekarang (2018) kan ekonomi (tumbuh) 5,17 persen, sedangkan industri 4,97 persen," ujar dia di saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Sabtu (20/4/2019).
Dengan kondisi yang diharapkan lebih kondusif setelah pelaksanaan pesta demokrasi, Haris menilai bisa mendorong investasi dan kegiatan ekonomi yang selama ini tertunda karena menunggu situasi pasca Pemilu.
"Kita mengharapkan situasi makin membaik, kalau kita lihat penanaman modal asing (PMA) sudah semakin bagus. Kita harapkan setelah Pemilu terjadi peningkatan dari sisi investasi dan pergerakan ekonomi lain yang mendorong pertumbuhan industri lebih tinggi," kata dia.
Namun, Haris juga menyadari jika pada tahun ini masih banyak tantangan yang mempengaruhi ekonomi dan investasi di Indonesia, seperti pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan menurun. Oleh sebab itu, Kemenperin tidak memasang target yang terlalu tinggi untuk pertumbuhan industri di 2019 ini.
"Cuma banyak faktor (tantangan). Tetapi paling tidak kita harapkan (pertumbuhan industri) bisa di atas 5 persen," tandas dia.
