Liputan6.com, Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menargetkan jumlah angka kemiskinan di tahun ini dapat kembali ditekan. Dari yang sebelumnya berada di posisi 9,66 persen pada September 2018 menjadi posisi 9 persen di 2019.
"Kalau kemiskinan tahun ini kita harapkan menuju 9 persen, tahun depan di bawah 9 persen kita harapkan," jelas dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/4/2019).
Advertisement
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah tengah melakukan berbagai upaya ke depan. Termasuk dengan mendorong dan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan vokasi.
"Salah satunya pendidikan kita masih serius genjot yang vokasi, vokasi itu mau dibuat lebih besar dan prospek tidak hanya pendidikannya tapi juga pelatihannya," jelas dia.
Seperti diketahui, berdasarkan catatan Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Indonesia cenderung dapat ditekan.
Pada Maret 2011, jumlah penduduk miskin mencapai 30,12 juta jiwa atau sebesar 12,49 persen. Pada September 2011, jumlah penduduk miskin kembali turun menjadi 30,01 juta atau sebesar 12,36 persen.
Selanjutya pada Maret 2012, jumlah penduduk miskin mencapai 29,25 juta atau sebesar 11,96 persen dan September 2012, jumlah penduduk miskin mencapai 28,71 juta atau 11,66 persen.
Jumlah penduduk miskin juga berkurang menjadi 28,17 juta pada Maret 2013 atau sebesar 11,36 persen. Selanjutnya berkurang menjadi 28,61 juta atau 11,46 persen pada September 2013.
Pada Maret 2014, jumlah penduduk miskin susut menjadi 28,28 juta atau 11,25 persen. Selain itu, tren penurunan itu berlanjut pada September 2014 menjadi 27,73 juta atau 10,96 persen.
Berlanjut pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin merosot menjadi 28,59 juta atau sebesar 11,22 persen. Hal itu berlanjut pada September 2015 menjadi 28,51 juta atau 11,13 persen.
Kemudian, jumlah penduduk miskin kembali merosot menjadi 28,01 juta atau sebesar 10,86 persen pada Maret 2016. Pada September 2016, jumlah penduduk miskin turun menjadi 27,76 juta atau sebesar 10,70 persen.
Pada Maret 2017, penduduk miskin merosot menjadi 27,77 juta atau sebesar 10,64 persen. September 2017, jumlah penduduk orang miskin menjadi 26,58 juta atau 10,12 persen.
Pada Maret 2018, jumlah penduduk orang miskin menjadi 25,95 juta atau sebesar 9,82 persen. Untuk pertama kali angka penduduk miskin dilihat dari persentase hanya satu digit. Hal itu pun berlanjut pada September 2018, tingkat kemiskinan turun menjadi 25,67 juta atau 9,66 persen pada September 2018.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Atasi Isu Kemiskinan, Menteri Bambang Gandeng IFPRI
Kementerian PPN/Bappenas dan International Food Policy Research Institute (IFPRI) menandatangani Nota Kesepahaman untuk meningkatkan komitmen perumusan kebijakan analisis pertanian dan ketahanan pangan.
Kebijakan ini menggunakan pendekatan analitis berbasis empiris, analisis produktivitas pertanian regional dan investasi pertanian potensial, model pemberdayaan ekonomi dan sosial di sektor pertanian, mekanisme evaluasi dan peningkatan perencanaan pembangunan di sektor pertanian, serta berbagi pengetahuan dan peningkatan kapasitas SDM di sektor pertanian.
Pascapenandatanganan Nota Kesepahaman, kerja sama Indonesia-IFPRI fokus pada peningkatan kapasitas aplikasi Computable General Equilibrium (CGE) dan model Dynamic-Economy-Wide for Indonesia (DEWI). Untuk jangka menengah dan panjang, kerja sama ini dapat diperluas menjadi isu kemiskinan, perubahan iklim, efisiensi pasar di bidang pertanian, dan keberlanjutan SDA,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam keterangan tertulis, 16/4/2019).
Terdapat empat peran strategis IFPRI bagi Kementerian PPN/Bappenas. Pertama, IFPRI dapat mengembangkan program-program regional dan nasional yang dapat diarahkan untuk kepentingan Pemerintah Indonesia. Kedua, IFPRI memiliki kapasitas untuk melaksanakan pekerjaan analitis dan perumusan kebijakan untuk pembangunan yang dipandu oleh negara.
Baca Juga
Ketiga, IFPRI membangun komitmen yang kuat untuk meningkatkan kerjasama pembangunan, komunikasi riset, pengembangan kapasitas, data, model, dan alat yang dapat disesuaikan dan digunakan oleh Kementerian PPN/ Bappenas. Keempat, IFPRI telah mengembangkan model khusus yang disebut DEWI.
Di Indonesia, aktivitas IFPRI saat ini terdiri dari dua lingkup, yaitu Pro-poor High Prevalence of Avian Influenza (HPAI) Risk Reduction Strategies dan Investment Requirements to Achieve Food Security in Asia and The Pacific in 2030.
Strategi pengurangan resiko HPAI didukung dan didanai oleh DFID, dan dilakukan di Asia dan Afrika mencakup Indonesia, Ghana, Ethiopia, Kenya, dan Nigeria.
Sementara untuk persyaratan investasi untuk mencapai keamanan pangan di Asia Pasifik di 2030 dikoordinasikan dengan Kementerian PPN/Bappenas dan merupakan bagian dukungan teknis penelitian ADB di Asia Pasifik.
“IFPRI juga telah mengembangkan dan menerapkan model/alat tersebut yang dapat dirancang dan digunakan lebih lanjut untuk kondisi dan kepentingan Indonesia, seperti Global Hunger Index (GHI), International Model for Policy Analysis of Agricultural Commodities and Trade (IMPACT) Model, Biofortification Priority Index (BPI), AgriTech Toolbox dengan menggunakan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan berkelanjutan, serta Food Security Media Analysis (FOMA),” jelas Menteri Bambang.
Advertisement
Analisis Kebijakan
International Food Policy Research Institute (IFPRI) merupakan lembaga penelitian di bawah koordinasi Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) yang didirikan sejak 1975. IFPRI menyediakan analisis kebijakan berbasis penelitian yang memberikan solusi untuk masalah kemiskinan, kelaparan, dan gizi.
Kegiatan IFPRI telah dilakukan di sekitar 50 negara. IFPRI menjadi platform yang tepat bagi kerjasama global di bidang pangan dan pertanian.
Lima bidang utama IFPRI adalah meningkatkan pasokan pangan tahan iklim dan berkelanjutan, mempromosikan makanan sehat dan nutrisi, membangun pasar yang inklusif dan efisien, sistem perdagangan, dan industri makanan, mentransformasi ekonomi pertanian dan pedesaan, serta memperkuat lembaga dan pemerintahan.
