Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia sepanjang kuartal I 2019 dalam kondisi normal dan berjalan baik.
Hal ini merupakan hasil rapat koordinasi yang dilakukan oleh seluruh anggota KSSK terdiri dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Dalam rapat yang berjalan dari malam hari hingga larut malam, kita KSSK menyampaikan hasil pemantauan dari stabilisasi keuangan. Hasilnya stabilitas keuangan triwulan I-2019 terjaga dengan baik," ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (23/4/2019).
Baca Juga
Advertisement
Sri Mulyani mengatakan, hasil tersebut dipastikan usai seluruh anggota KSSK melihat faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi dan keuangan. Setidaknya ada dua faktor yang menjadi pertimbangan KSSK yaitu global dan domestik.
"Itu berdasarkan hasil pantauan masing-masing anggota lembaga KSSK yaitu Kemenkeu, BI, OJK, LPS. Lembaga komite melakukan penelitian dan pengamatan perkembangan ekonomi nasional dan global," ujar Sri Mulyani.
Dari sisi global, saat ini memang tengah diprediksi terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu, volume perdagangan juga tengah melambat di berbagai negara yang kemudian dapat berdampak pada ekonomi dalam negeri.
"KSSK mengamati beberapa risiko global yaitu pelemahan ekonomi global dan penurunan volume perdagangan ini. Ini setelah kita mengikuti IMF Spring Meeting. Keempat pimpinan merekam dan melihat pembahasan satu sisi tendensi pelemahan dan penurunan volume perdagangan tapi sisi lain menyampaikan kinerja ekonomi Indonesia dan sektor keuangan cukup baik," ujar dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, pemerintah juga terus menjaga ekonomi dalam negeri dengan memastikan investasi dan ekspor berjalan dengan optimal.
"Di sisi domestik, kita berupaya bagaimana menjaga ekspor dan sistem keuangan," tandasnya.
Reporter: Anggun P.Situmorang
Sumber: Merdeka.com
* Ikuti Hitung Cepat atau Quick Count Hasil Pilpres 2019 dan Pemilu 2019 di sini
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Sri Mulyani Beberkan Skenario RAPBN 2020
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri kabinet kerja di Istana Merdeka, Jakarta. Adapun rapat kali ini membahas mengenai ketersediaan anggaran dan pagu indikatif tahun 2020.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, dalam ratas tersebut lebih banyak membahas mengenai postur Rencana Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (RAPBN) di 2020.
"Jadi kalau untuk makro asumsinya waktu itu kita masih menyampaikan dalam bentuk range dan kita memberikan sekarang dalam bentuk point estimate. Tapi itu nanti saya sampaikan kalau sudah ke DPR ya," katanya saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 April 2019.
Sri Mulyani mengatakan dalam menyusun APBN 2020 tentu saja dilakukan dengan cermat dan penuh kehati-hatian. "Karena ini kan periode baru, jadi biasanya berdasarkan undang-undang keuangan negara dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain walaupun apapun hasil KPU-nya, ini adalah suatu skenario base line," jelasnya.
Dalam ratas ini, kata Sri Mulyani, pemerintah memulai dengan menyusun garis dasar anggaran secara keseluruhan. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan yang sifatnya prioritas dengan asumsi program di bidang sumber daya manusia (SDM).
"Kemudian infrastruktur tetap akan jalan dan pembangunan di daerah bencana, itu semuanya masuk. Jadi fokus kita tadi bagaimana koordinasi dan konsolidasi program-program pemerintah dan kementerian lembaga agar anggaran tidak tumpang tindih dan juga dampaknya lebih positif," kata Sri Mulyani.
Advertisement
Penerimaan Negara
Di samping itu, untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan belanja, Sri Mulyani juga menggambarkan pendapatan negara dan hibah pada 2020 ditargetkan mencapai 13,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Perhitungan ini mencakup penerimaan perpajakan, PNBP migas, dan PNBP pertambangan umum.
"Kira kira pertumbuhan basis penerimaannya ada di kisaran antara 10-13.5 persen. Jadi kita lihat penerimaan nonmigas, kita juga lihat dari PNBP terutama juga asumsi harga minyak dan kurs tentu akan sangat berubah. Finalnya nanti kita lihat dalam proposal ke DPR bulan Mei," pungkasnya.
