Liputan6.com, Jakarta Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, menghadiri rapat bersama sejumlah bupati yang diselenggarakan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Selasa (23/4/2019). Rapat ini membahas akselerasi pembangunan berdasarkan aspirasi dari berbagai daerah.
"Ya tadi Pak Jokowi mengundang para kepala daerah. Seperti biasa, beliau selalu mendengarkan aspirasi daerah. Pemerintah pusat ingin pembangunan daerah semakin cepat, sehingga pertumbuhan dan pemerataan bisa semakin bagus," ujarnya, seperti dikutip dari Merdeka.com (23/4/2019)
Advertisement
Dalam kesempatan tersebut, Anas menyampaikan sejumlah aspirasi. Misalnya, pengembangan kereta gantung di destinasi Kawah Ijen, pembukaan akses Kawah Ijen dari Situbondo, dan perbaikan akses Kawah Ijen dari Bondowoso.
"Presiden selalu menekankan pentingnya kluster pembangunan. Tidak bisa daerah berjalan sendirian, sehingga atas usul teman-teman Situbondo dan Bondowoso, kami juga sampaikan soal bagaimana Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso bisa berkembang bersama, antara lain lewat pariwisata," ucapnya.
Selain itu, Anas juga mengusulkan pelebaran jalan menuju kawasan Pelabuhan Ketapang yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Menurutnya, pelebaran ini dibutuhkan mengingat lalu lintas yang semakin padat. Terlebih lagi, jalan ini berada tak jauh dari Tol Trans Jawa yang segera tembus ke Banyuwangi.
"Double track kereta api Surabaya-Banyuwangi juga bisa menjadi opsi untuk mengakselerasi ekonomi di wilayah Tapal Kuda. Kami juga menyampaikan aspirasi terkait penuntasan Jalan Lintas Selatan sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara wilayah pantai utara dan pantai selatan di sepanjang daerah di Jatim, termasuk Banyuwangi," kata Anas.
Rapat tersebut diikuti sejumlah menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Menurutnya, kehadiran para menteri ini membuat diskusi semakin kondusif.
"Sehingga setiap aspirasi daerah bisa langsung dibahas bersama menteri terkait. Daerah-daerah merasa senang karena pemerintah pusat selalu welcome dengan aspirasi daerah. Tidak Jakarta-sentris, tidak memandang persoalan daerah dari sudut pandang Jakarta saja. Ini membuat ekonomi daerah cepat bergeliat," ujar Anas.
(*)
