Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) siap membangun kilang Cilacap tanpa mitra. Meski saat ini perusahaan plat merah tersebut sedang melakukan negosiasi untuk menentukan nilai aset Pertamina diproyek ini dengan Saudi Aramco.
Direktur Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Ignatius Tallulembang mengatakan, Pertamina sudah mendapat calon mitra untuk menggarap Kilang Cilacap, yaitu perusahaan migas nasional Arab Saudi, Saudi Aramco. Kedua perusahaan pun telah menandatangani perjanjian pembentukan perusahaan patungan.
"Proyek ini saat ini kita sudah pilih partner, Saudi Aramco. Sudah cukup panjang perjalanan, sudah ada Joint Venture Agremment," kata Tallulembang, di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (24/4/2019).
Baca Juga
Advertisement
Menurut Tallulembang, Pertamina sudah memenuhi permintaan Saudi Aramco untuk menjadi mitranya, yaitu instif pajak, pengadaan lahan dan pemisahan unit usaha. Namun, sampai saat ini masih ada yang mengganjal kerjasama pembangunan kilang dengan nilai investasi USD 5,8 miliar ini, yaitu perhitungan nilai aset Pertamina diproyek tersebut.
"Dari tiga itu, semuanya sudah dipenuhi. Tinggal satu yaitu belum ada kesepakatan valuasi aset, nilai kilang eksisting itu berapa yang akan ditransfer ke Joint Venture. Itu yang enggak ketemu sampai sekarang," tuturnya.
Tallulembang mengungkapkan, Pertamina pun telah memiliki nilai aset, baik dihitung secara sendiri maupun konsultan independen berdasarkan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, nilai tersebut tidak disetujui oleh Saudi Aramco.
Berdasarkan perjanjian, negosiasi harusnya selesai pada Desember 2018, namun diperpanjang enam bulan dengan target selesai Juli. Dalam perhitungan kali ini, Pertamina menggunakan kosultan independen internasional.
Jika dalam negosiasi enam bulan terakhir masih menemui jalan buntu, Pertamina pun siap berjalan sendiri atau mencari patner baru dalam membangun Kilang yang berkapasitas 1,5 juta barel ini, dengan target penyelesaian pembangunan pada 2025.
"Mereka bisa memahami ada perbedaan kalau tidak bisa lanjut jangan dipaksa. Para pihak mencoba melakukan negosiasi sampai Juni. Intinya Pertamina tetap komit melakukan kilang Cilacap ini ada atau tidak ada patner. Kita akan jalankan sesuai time line," tandasnya.
10 Produsen Migas Penyumbang Pajak Terbesar di Indonesia
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, ada 10 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) minyak dan gas bumi (migas) yang menjadi penyetor pajak terbesar khusus migas di 2018.
Seperti dikutip dari situs resmi Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, Rabu (24/4/2019), Pertamina EP Cepu Grup dinobatkan sebagai KKKS penyetor dana terbesar yaitu sekitar Rp 8,08 triliun. Di tempat kedua, Pertamina EP Grup dengan besaran pajak yang disetor adalah Rp 7,4 triliun.
Kemudian, posisi ketiga yaitu ExxonMobil Grup dengan setoran pajak Rp 4,5 triliun. Selanjutnya, Chevron Grup sebesar Rp 4,3 triliun dan ConocoPhillips Grup Rp 4,1 triliun.
Berikut daftar 10 KKKS penyetor pajak terbesar khusus migas di 2018:
1. Pertamina EP Cepu Grup
2. Pertamina EP Grup
3. Exxon Mobil Grup
4. Chevron Grup
5. ConocoPhillips Grup
6. Pertamina Hulu Grup
7. Pertamina Hulu Energi Grup
8. BP Grup
9. Talisman Grup
10. Medco Grup
Advertisement
Pertamina Perkirakan Konsumsi BBM dan Elpiji Stabil saat Pilpres 2019
PT Pertamina (Persero) memprediksi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) stabil Pemilihan umum (Pemilu) 2019. Meski begitu, Pertamina tetap menyiapkan pasokan dan juga menjaga kelancaran distribusi.
Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, momen Pemilu 2019 tidak banyak mempengaruhi kenaikan konsumsi BBM sebab hanya terjadi pada satu hari.
"Kalau pemilu stabil-stabil stabil ya. Kalaupun naik enggak banyak. Kan cuma sebentar," kata Fajriyah, saat berbincang Dengan Liputan6.com, di Jakarta, Rabu (17/4/2019).
Menurut Fajriyah, Pertamina akan menyesuaikan stok BBM dan Elpiji, dengan realisasi konsumsi. "Stok kami sesuaikan dengan prediksi peningkatan konsumsi," ujarnya.
Marketing Operation Region III wilayah Jawa Bagian Barat pun telah memastikan kesiapan pasokan BBM dan Elpiji di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten aman. Konsumsi BBM diperkirakan tidak mengalami lonjakan berarti, sedangkan konsumsi Elpiji meningkat rata-rata sekitar 4,3 persen.
Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina MOR III Dewi Sri Utami menjelaskan, realisasi rata-rata harian BBM di wilayah MOR III DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat untuk jenis gasoline atau Premium, Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo diperkirakan mencapai 27,3 ribu kilo liter (KL).
Sementara itu, estimasi realisasi rata-rata harian gasoil atau Solar, Dexlite dan Pertamina Dex sebesar 10,1 ribu KL.
Dewi menambahkan, konsumsi gasoline menunjukkan kenaikan sekitar 2 persen dari Maret ke April 2019. Sedangkan pada periode yang sama, konsumsi gasoil mengalami kenaikan sebesar 3 persen.
“Kenaikan realisasi terjadi pada semua produk BBM. Hal ini disebabkan banyaknya hari libur dan aktivitas jelang Pemilu sejak Maret lalu,” jelasnya.
Pemerintah akan Buka Akses Data Migas Gratis buat Investor
Pemerintah berencana menggratiskan raw data migas Indonesia untuk dapat diakses secara luas oleh investor. Langkah ini bertujuan menarik investor minyak dan gas bumi (migas) ke Indonesia.
Pemerintah menjamin pembukaan akses data migas ini tidak akan melepaskan kontrol negara atas data tersebut.
“Negara masih memiliki kewenangan penuh terhadap data migas tersebut,” tegas Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar di Jakarta, Kamis (18/4), seperti mengutip laman Sekretariat Kabinet, Jumat (19/4/2019).
Menurut Wamen ESDM itu, pemerintah segera menerbitkan Peraturan Menteri yang akan mempermudah investor mengakses data migas secara free, pada sekitar Mei, sehingga memungkinkan investor untuk menemukan cadangan migas baru.
“Kita akan mengundang Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk mensosialisasikan kebijakan open data yang merupakan bagian dari program besar Big Data ini,” tambah Arcandra.
Kementerian ESDM akan menerapkan skema anggota dan nonanggota untuk kebijakan open data ini dan akan tetap pula melindungi data miliki KKKS yang berlaku empat tahun, enam tahun dan delapan tahun.
“Akses data terbatas bagi yang bukan member, dan bagi yang menjadi member Pemerintah akan memberikan akses data bukan hanya sebatas raw data seismik, namun termasuk juga untuk data olahan maupun data interpretasi,” jelas Arcandra.
Advertisement
