Menaker Minta Masukan KEIN Terkait Transformasi Ekosistem Ketenagakerjaan

Reformasi ketenagakerjaan, Menaker Hanif minta masukan KEIN.

oleh Cahyu diperbarui 25 Apr 2019, 11:02 WIB
Reformasi ketenagakerjaan, Menaker Hanif minta masukan KEIN. (foto: dok. Kemnaker)

Liputan6.com, Jakarta Salah satu tantangan utama dalam dunia ketenagakerjaan saat ini adalah ekosistem yang rapuh dan kaku. Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya untuk mengubah ekosistem ketenagakerjaan menjadi lebih fleksibel. Untuk itu, Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri, meminta Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) untuk memberikan masukan agar ekosistem ketenagakerjaan bisa bertransformasi menjadi lebih fleksibel. 

"Saya kasih PR ke KEIN. Intinya, kita perlu masukan dari KEIN bagaimana agar transformasi dari ekosistem yang rapuh dan kaku itu menjadi benar-benar berubah menjadi fleksibel," ujarnya, saat menjadi pembicara diskusi Prospek Ekonomi 2019-2024 di Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Menurut Hanif, ekosistem ketenagakerjaan bisa lebih fleksibel kalau reformasi ketenagakerjaan dijalankan. Ekosistem yang fleksibel ini dapat membuat pekerja, pengusaha, dan pemerintah sama-sama senang.

“Dengan melakukan reformasi ketenagakerjaan, maka investasi akan mudah masuk karena eksosistemnya lebih bagus. Kalau kita mendorong padat karya sangat memungkinkan apabila ekosistemnya diubah," ucapnya.

Hanif mengatakan, masalah pengangguran bukan terletak di lapangan kerja karena selama kurun empat tahun, pemerintah telah berhasil menciptakan 10 juta lebih lapangan kerja. Faktor yang lebih berpengaruh adalah saat ini dunia usaha kesulitan mencari tenaga kerja dengan skill yang dibutuhkan.

Karena itu, imbuhnya, agenda pemerintah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pada 2019 adalah mendorog pihak swasta terlibat lebih intens dalam investasi SDM dengan memberikan insentif berupa super tax reduction. Insentif bagi dunia usaha agar nilai yang dikeluarkan untuk investasi SDM bisa diganti dengan pengurangan pajak.

“Strategi pemerintah lainnya secara umum yakni masifikasi pelatihan vokasi, meningkatkan kapasitas pelatihan, dan menambah kecakupan peserta pelatihan," kata Hanif.

Tambahnya, pemerintah setiap saat terus menggenjot peningkatan skill mengingat adanya keterbatasan SDM, yakni 58 persen angkatan kerja merupakan lulusan SD/SMP dari total 131 angkatan kerja Indonesia.

Sebagai informasi, diskusi yang digelar KEIN tersebut dihadiri oleh Ketua Wantimpres Sidharto Danusubroto, Sekjen Kemnaker Khairul Anwar, Ketua KEIN Soetriso Bachir, Wakil Ketua KEIN Arief Budimanta, Ketua Apindo Haryadi B. Sukamdani, dan Ketua Industri Manufaktur Johnny Darmawan.

 

 

(*)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya