Sri Mulyani Minta Proyek PLTP Dieng dan Patuha Tak Dikorupsi

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Unit 2 Dieng dan Patuha resmi dikerjakan hari ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta proyek ini dikerjakan secara prfofesional

oleh Liputan6.com diperbarui 25 Apr 2019, 13:35 WIB
Salah satu pembangkit listrik tenaga panas bumi di Islandia, Nesjavellir Geothermal Power Station. (Wikipedia/Public Domain)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyaksikan Groundbreaking Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Unit 2 Dieng dan Patuha oleh PT Geo Dipa Energi (Persero).

GeoDipa melanjutkan pembangunan PLTP unit 2, Dieng dan Patuha masing-masing sebesar 60 Mw yang akan selesai pembangunannya di 2023. Kedua proyek tersebut menelan dana investasi sebesar USD 300 juta.

Sri Mulyani dalam kesempatan itu berharap pengerjaan proyek ini dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat luas. Dalam pengerjaannya, dia menegaskan, tak satu sen pun sumber dayanya dikorupsi.

"Saya berharap groundbreaking ini adalah suatu langkah awal yang baik disertai niat yang tulus, komitmen yang jujur dan komitmen yang selalu profesional menjalankan proyek dengan bersih dan profesional tanpa konflik kepentingan dan tidak satu sen pun sumber dayanya dikorupsi," ujar dia di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Kamis (25/4/2019).

Groundbreaking Proyek PLTP Dieng Unit 2 dan PLTP Patuha Unit 2 merupakan langkah konkret GeoDipa sebagai BUMN Panas Bumi dan Special Mission Vehicle di bawah Kementerian Keuangan. Dengan misi mendukung program Pemerintah dalam penyediaan listrik tenaga panas bumi yang aman dan ramah lingkungan serta memberikan manfaat ekonomi kepada Indonesia.

 


Proyek GeoDipa

Wilayah Sumatera Utara mendapat tambahan pasokan listrik sebesar 110 Mega Watt (MW) dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla Unit I. (Pebrianto/Liputan6.com)

Selain proyek Dieng dan Patuha, GeoDipa juga sedang membangun sendiri 10-15 MW Small Scale Power Plant dan 10-15 MW Organic Rankine Cycle Power Plant dengan skema pembangunan Build Operate Transfer (BOT) yang akan beroperasi di tahun 2020 dan 2022. Sehingga pada 2023, GeoDipa akan meningkatkan kapasitas produksi listriknya hingga 270 MW.

Kontribusi GeoDipa dalam aspek ekonomi melalui Pajak dan Penerimaan Negara bukan Pajak, saat ini kontribusi pajak dan PNBP hampir Rp 40 Milyar. Pada tahun 2023, kontribusi tersebut akan meningkat sejalan dengan kenaikan akumulasi hingga 182 persen.

Sementara itu, untuk kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak GeoDipa akan mencatatkan kenaikan sebesar 120 persen melalui Bonus Produksi dan luran Eksplorasi ke Kas Umum Daerah dari masing - masing Wilayah Kerja Panasbumi (WKP) GeoDipa.

Proyek PLTP Unit 2 Dieng dan Patuha masuk dalam Fast Track Program (FTP) Tahap II 10.000 MW bagian dari Program 35.000 MW merupakan program pemerintah di sektor pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

GeoDipa ikut bertanggung jawab dalam memenuhi target Rencana Umum Energi Nasional di pemanfaatan energi setempat yang tersedia secara melimpah guna berperan dalam memenuhi 23 persen pada tahun 2025 serta upaya berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca sesuai Paris Agreement (UU No. 16 Tahun 2016).


Warga Perbatasan Nikmati Listrik Tenaga Surya

Petugas memeriksa panel surya di gedung ESDM, Jakarta, Rabu (2/3/2016). Penggunaan panel surya bisa menurunkan emisi dari yang sebelumnya mengonsumsi listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel atau berbasis batubara (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Masyarakat perbatasan di Kalimantan sudah bisa menikmati aliran listrik yang disediakan pemerintah. Masyarakat perbatasan kini memanfaatkan fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang ada di sejumlah titik remote area.

"Setahun terakhir di sini sudah tidak lagi byar pet lagi semenjak ada fasilitas PLTS," kata tokoh masyarakat Nunukan Kalimantan Utara (Kaltara), Lumbis, pekan lalu.

Lumbis mengatakan, PLTS mampu memenuhi pasokan listrik masyarakat perbatasan secara mencukupi. Selain keperluan penerangan, menurutnya, masyarakat perbatasan pun kini memiliki sejumlah perlengkapan elektronik berdaya listrik besar.

"Seperti kulkas, kipas angin, dan televisi. Sebelumnya tidak mungkin bisa tanpa ada jaringan listrik yang stabil," ungkapnya.

PLTS ini mampu memenuhi kebutuhan sekitar seribu kepala keluarga yang berdomisili di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. Fasilitas PLTS ini ada di sejumlah remote area Nunukan diantaranya Sebuku, Sembakung, Lumbis, Ogong dan Krayan.

 

Reporter : Anggun P Situmorang

Sumber : Merdeka.com

 

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya