Bos Bappenas Ingin Pelaku Industri Lokal Terapkan Pembangunan Berkelanjutan

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro kembali menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 25 Apr 2019, 16:00 WIB
Menteri PPN / Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan sambutan pada acara Pemberian Sertifikat dari UNESCO Global Geopark di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (12/07). (Liputan6.com/HO/Bappenas)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro kembali menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) bagi perusahaan swasta di Indonesia.

"Kita harapkan ini akan diikuti seluruh pastiripan dunia usaha. SDGs ini bukan hanya slogan atau suatu norma, tapi sudah jadi global goal yang real," ungkap dia di Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Menurut dia, penerapan pembangunan berkelanjutan saat ini sudah masuk ke dalam semua lini usaha.

Dia menceritakan perjumpaannya dengan pihak pengelola dana pensiun dari Kanada, yang menyatakan kinerja suatu perusahaan bisa naik berkali lipat bila punya dampak terhadap SDGs.

"Artinya, mainstream SDGs bukan hanya pemerintah, tapi perusahaan internasional, utamanya perusahaan internasional besar. Mainstreaming set ini untuk dunia usaha di Indonesia tampaknya juga suatu keharusan," tegas dia.

Dia mengatakan, penerapan SDGs ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang aspek. Seperti penekanan terhadap aspek lingkungan, sisi ekonomi, hingga penciptaan lapangan kerja.

Demikian pula di bidang sosial. Bambang menganggap, penerapan pembangunan berkelanjutan acapkali disalahartikan sebagai tindak sosial yang baru dilakukan jika terjadi bencana saja.

"SDGs di bidang sosial adalah bagaimana perusahaan bisa terlibat dalam membuat kebutuhan hidup lebih layak. Utamanya partisipasi terhadap bidang kesehatan dan pendidikan," paparnya.

"Hubungan dengan masyarakat sekeliling pasti menjadi penting. Cara yang terbaik tidak hanya sekadar bantuan sosial, tapi bagaimana menciptakan sustainibility perusahaan yang ditopang oleh masyarakat," dia menandaskan.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini


BEI Dorong Perusahaan Tercatat Terapkan Pembangunan Berkelanjutan

Layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEI, Jakarta, Rabu (16/5). Sejak pagi IHSG terjebak di zona merah. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berkolaborasi dengan Global Reporting Initiative lndonesia (GRI) menggelar seminar kerja sama yang mengusung tema Business Reporting on the Sustainable Development Goals (SDGs). Acara ini diadakan di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis, 25 April 2019.

Beberapa tokoh hadir menjadi pembicara, salah satunya Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Dalam sambutannya, Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia BEI Risa E Rustam berharap, seminar ini dapat mewujudkan kemitraan antara Pemerintah RI dan perusahaan tercatat dalam memberikan kontribusi terhadap pemenuhan komitmen Indonesia untuk mencapai SDGs atau pembangunan berkelanjutan.

"Dengan mendukung dan berkomitmen untuk membangun sustainable development dalam bisnis yang dijalankan, sebagai regulator di Pasar Modal, BEI dapat berpartisipasi dalam meningkatkan pengetahuan terkait Sustainable Development Goals di antara Perusahaan Tercatat di BEI, terutama pada acara hari ini, dan ke depannya," tuturnya.

Penyelenggaraan acara ini berkaitan dengan salah satu misi SDGs (target 12.6), yang mewajibkan pemerintah untuk mendorong perusahaan domestik dan multinasional untuk melaporkan dan mengintegrasikan praktik bisnis berkelanjutan dalam pelaporannya.

Tindak lanjut terkini yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, GRI, dan organisasi lainnya yakni membantu perusahaan di lndonesia untuk mengintegrasikan isu keberlanjutan ke dalam pelaporan Laporan Berkelanjutan Perusahaan masing-masing.

 


Bertahap

Suasana di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (2/11/2015). Pelemahan indeks BEI ini seiring dengan melemahnya laju bursa saham di kawasan Asia serta laporan kinerja emiten triwulan III yang melambat. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis aturan POJK Nomor 51/POJK.03/2017, yang mendorong Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik untuk mengembangkan dan menerbitkan pelaporan keberlanjutan yang dilaporkan secara bertahap mulai tahun 2020 mendatang.

Basis data publik GRI telah mengumpulkan berbagai laporan keberlanjutan dari perusahan di Indonesia sejak 2015, dan GRl telah memberikan sharing session teknis untuk organisasi yang akan memulai pelaporan keberlanj utannya. Lebih dari 1.000 perwakilan perusahaan telah dilatih oleh GRI sejak 2018 untuk mengembangkan kompetensi teknis dalam mengukur dampak perusahaan terhadap isu lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial.

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya