Liputan6.com, Jakarta - Indonesia akan memegang peranan sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB sepanjang Mei 2019 dan akan mengangkat tema besar "UN Peacekeeping."
Adapun tema spesifik yang diangkat selama masa presidensi Indonesia adalah "Berinvestasi dalam Perdamaian: Meningkatkan Keamanan dan Kinerja Pemeliharaan Perdamaian PBB" (Investing in Peace: Improving Safety and Performance of UN Peacekeeping).
Advertisement
Setiap anggota Dewan Keamanan PBB berdasarkan urutan alfabet diberikan kesempatan untuk menjabat dan memimpin persidangan di dewan selama satu bulan. Indonesia mendapat giliran bulan Mei, setelah Jerman (Germany) yang menjabat pada April. Sedangkan pada Juni 2019 adalah giliran Kuwait.
Pemilihan tema Presidensi Indonesia, yakni UN Peacekeeping kiranya beranjak dari sejumlah parameter, yaitu: rekam jejak RI dan kapasitas RI dalam tema yang dipilih; animo dan dukungan, baik di dalam negeri maupun oleh anggota PBB lainnya, serta tantangan terkini terkait dewan keamanan.
Mengutip keterangan pers dari Direktorat Kerja Sama Multilateral Kemlu RI yang dimuat Liputan6.com pada Jumat (26/4/2019), sejumlah kegiatan besar yang akan dilaksanakan selama presidensi Indonesia antara lain:
Sidang resmi dalam format open debate mengenai operasi pemeliharaan perdamaian --yang merupakan signature event dari presidensi Indonesia. Kegiatan tersebut dijadwalkan setidaknya pada tanggal 7 Mei 2019.
Kegiatan itu akan mengaambil tema UN Security Council Open Debate on Strengthening the Capabilities of United Nations Peacekeeping Operations.
Indonesia juga akan menggelar sidang resmi dalam format open debate mengenai Protection of Civilians (PoC) in Armed Conflict, yang direncanakan berlangsung pada tanggal 23 Mei 2019 dalam rangka 20 tahun sejak resolusi pertama mengenai PoC dan perayaan 70 tahun Geneva Convention.
Sidang itu merupakan inisiatif bersama dengan badan PBB urusan koordinasi kemanusiaan (UNOCHA).
Rencananya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi akan memimpin kedua agenda Dewan Keamanan PBB yang turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres.
Simak video pillihan berikut:
Bahas Palestina hingga Diplomasi Budaya
Selama masa presidensi, Indonesia juga akan menyelenggarakan diskusi informal Dewan Keamanan PBB dalam format Arria Formula mengenai Palestina, yang direncanakan berlangsung pada tanggal 9 Mei 2019.
Dalam kegitan itu, Indonesia mengusulkan isu tentang illegal settlement di wilayah Palestina yang diduduki, khususnya terkait aspek hukum dan kemanusiaan dengan penekanan pada "Resolusi DK PBB Nomor 2334 tahun 2016 tentang Pemukiman Israel di Teritori Palestina yang Diduduki sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur".
Selain itu, Indonesia akan mengadakan Resepsi Diplomatik dan Pertunjukan Budaya, yang akan diselenggarakan pada 30 Mei 2019. Itu akkan dimanfaatkan untuk menunjukan kekayaan budaya Indonesia dan Indonesia di Dewan HAM untuk periode 2020-2022. Rencananya akan menghadirkan tim Tari Saman Gayo sebanyak 15 orang penari.
Indonesia juga akan menyelenggarakan pameran foto di Markas Besar PBB, yang merupakan side event presidensi. Itu akan berlangsung selama dua pekan, dari tanggal 6-17 Mei 2019.
Pameran akan mengambil tema "Investing in Peace" yang akan menampilkan kontribusi bagi perdamaian dunia dan pemajuan HAM. Kegiatan itu akan dibuka oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.
Advertisement
