Liputan6.com, Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menilai kubu Prabowo-Sandi menampakkan paradoks ketika mengklaim menang dengan suara 62 persen tapi di satu sisi kerap melontarkan tudingan curang kepada kubu Jokowi-Ma'ruf. Sikap ini pun dinilai unik dan lucu.
"Kita tahu bahwa di awal-awal baru saja selesai pencoblosan, 02 sudah menyatakan menang dengan 62 persen. Tetapi anehnya, uniknya, lucunya, mereka bersama dengan itu menyatakan Pemilu curang. Ini kan paradoks," jelas Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Ma'ruf, Usman Kansong di Jakarta, di tulis Minggu (28/4/2019).
Advertisement
Klaim kemenangan yang dilontarkan kubu 02 juga menurutnya tak didukung data valid. Hasil real count yang diklaim sebagai dasar kemenangan juga dinilai tak jelas sumbernya.
"Kemudian dari sekian banyak TPS hanya beberapa TPS yang dihitung. Dan itu menjadi dasar atau alasan mereka mengatakan memperoleh sekian persen suara," ujarnya.
Usman mengatakan, sebanyak 33 negara mengapresiasi pelaksanaan Pemilu di Indonesia. 33 negara tersebut memiliki perwakilan Kedutaan Besar di Indonesia dan langsung turun melakukan pemantauan di sejumlah TPS.
"Jadi mereka punya dasar mengapa mereka memuji Pilpres dan Pileg di Indonesia," ujarnya.
Kesuksesan pelaksanaan Pemilu juga dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilih di mana jumlahnya meningkat dibandingkan Pemilu 2014. Jika pada 2014 partisipasi pemilih hanya 72 persen, tahun ini melonjak menjadi 80,90 persen.
"Salah satu ukuran keberhasilan atau kesuksesan penyelenggaraan Pemilu adalah tingkat partisipasi politik yang tinggi melampaui target. Angka 80,90 persen itu melampaui target yang ditetapkan oleh KPU sendiri yaitu 77,5 persen," kata Usman.
Jika ada pihak yang menuding Pemilu itu curang menurutnya harus berdasarkan data valid. Usman juga meminta kubu 02 jangan hanya menuding Pemilu curang melalui media namun tak disertai bukti-bukti akurat. Pihaknya pun meminta kubu 02 melaporkan ke Bawaslu jika ditemukan ada kecurangan.
"Tidak perlu bikin-bikin Pansus segala karena undang-undangnya sudah mengatur lembaga-lembaga yang berwenang untuk menangani pelanggaran ataupun kecurangan di Pemilu. Nanti kalau ada persengketaan, sengketa Pemilu kan bisa disalurkan lewat Mahkamah Konstitusi," pungkasnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Siapkan Bukti Dugaan Kecurangan
Kedua kubu capres-cawapres yang berlaga pada Pemilu 2019 saling tuding adanya kecurangan. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi telah berulang kali menuding banyaknya kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2019 yang menguntungkan kubu Jokowi-Ma'ruf.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf juga tak mau kalah. Saat ini TKN tengah menyiapkan berbagai bukti kecurangan yang diduga dilakukan kubu 02 yang menguntungkan perolehan suara Prabowo-Sandi. Demikian disampaikan Ketua Direktorat Hukum dan Advokasi TKN, Irfan Pulungan.
"Hari ini kami lagi mengidentifikasi adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi di Indonesia yang masuk juga ke dalam posko pengaduan kami. Insyaallah dalam waktu dekat ini ya, kami menargetkan hari Senin akan kami ungkap adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi juga di Indonesia ini beberapa TPS yang itu juga dilakukan oleh pihak 02 yang dilakukan para pendukung, simpatisan ataupun yang membantu 02," jelasnya.
"Kami lagi menginput datanya karena banyak sekali yang masuk kepada posko pengaduan kami. Kami harus meneliti satu per satu, mencermati satu per satu pengaduan-pengaduan tersebut dan juga bukti-bukti atau fakta-fakta yang disampaikan oleh mereka pada kami," sambung Irfan.
Narasi kecurangan yang kerap dilontarkan kubu 02 menurutnya karena kubu itulah yang melakukan kecurangan. TKN, kata dia, sampai saat ini belum menemukan bukti berbagai tuduhan kecurangan yang dilontarkan kubu 02.
"Secara jelas juga kami belum menerima adanya pengaduan kecurangan yang mereka sampaikan," ujarnya.
TKN telah melaporkan dugaan kecurangan di luar negeri dan kini diproses Bawaslu. Tindak lanjutnya, pelapor telah diklarifikasi Bawaslu.
TKN juga akan merilis hasil investigasi identifikasi berbagai bentuk dugaan kecurangan kubu 02 di wilayah Indonesia. Identifikasi ini akan diklasifikasikan per provinsi yang berasal dari aduan masyarakat.
"Kecurangan itu akan kami petakan, kecurangan yang terjadi pada saat pencoblosan 17 April. Yang kedua adalah kecurangan yang terjadi pada saat adanya rekapitulasi suara," kata Irfan.
Irfan meminta kepada kubu 02 agar berhenti melontarkan narasi yang bisa memunculkan kegaduhan. Dia juga meminta agar kubu 02 jangan memprovokasi masyarakat dengan berbagai tuduhannya.
Advertisement
Kecurangan Versi BPN
Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said melihat kecurangan secara sistemik proses pemilu serentak 2019 sejak awal. Mulai dari daftar pemilih tetap (DPT) hingga keterlibatan aparat.
"Pemilu ini mulai dari soal DPT, sekarang kita mulai melihat betapa salahnya kebijakan kotak suara dengan kertas bukan? kena banjir hancur, dibakar juga terbakar. Bahkan gembok dibuka dengan gunting. Belum lagi soal keterlibatan aparat di mana-mana," kata Sudirman.
Maka dari itu, BPN mencurigai hasil hitung suara sementara yang ada sekarang. Mantan Menteri ESDM itu menekankan, bahwa pihak oposisi tak mungkin melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematik dan masif.
"Jadi suasana sekarang itu sebetulnya angka apapun wajib dicurigai sebagai hasil dari ketidak-fair-an. Nah yang berhak punya kesempatan tidak fair siapa? kan tidak mungkin penantang, kita tidak punya tangan, tak punya aparat, tak punya struktur. Jadi itu logis saja," tuturnya.
Apalagi, kata dia, lembaga survei pernah salah total saat mengeluarkan hasil Pilgub Jawa tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta sebelumnya. Menurut Sudirman, sebagian lembaga survei tersebut memang dianggap banyak orang bagian dari tim sukses paslon tertentu.
"Ini yang juga saya alami ketika di Jateng. Jadi itulah keadaannya berbeda sekali dan insyaallah kita akan mencatat sejarah apabila kita bersama-sama bisa meluruskan jalannya sejarah bahwa pemilu ini tidak boleh dicurangi," ujarnya.
"Hanya karena ada orang yang ingin berkuasa dengan segala cara dan itu dosa sejarah yang sangat berat kalau itu sampai terjadi," tambah Sudirman Said.
Reporter: Hari Ariyanti
