53 Pengelola Tol Kumpul di Jakarta, Ini yang Dibahas

Pemerintah RI di bawah kabinet Joko Widodo (Jokowi) menargetkan bisa mengoperasikan 1.852 km jalan tol hingga 2019.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 29 Apr 2019, 16:00 WIB
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Seskab Pramono Anung meninjau ruas jalan Trans Jawa seusai peresmian di Jawa Timur, Kamis (20/12). Jokowi meresmikan empat ruas tol Trans Jawa seksi Jawa Timur (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) menggelar rapat koordinasi terkait pengelolaan jalan tol bersama 53 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) di Jakarta, Senin (29/4/2019). Rapat yang akan berlangsung selama dua hari ini bakal turut membahas seputar tantangan dalam pengelolaan jalan tol.

Dalam kesempatan tersebut, hadir beberapa tokoh di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Ketua Umum ATI Desi Arryani, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit, hingga bos-bos perusahaan tol.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, Pemerintah RI dibawah kabinet Joko Widodo (Jokowi) target untuk bisa mengoperasikan sepanjang 1.852 km jalan tol hingga 2019.

"Khusus jalan tol, selama 5 tahun nanti akan ada tambahan 1.852 km. Sekarang hampir 1.000 sudah diresmikan dan dioperasikan. Namun demikian, kita pasti juga ke depan banyak tantangan," ungkap dia di Fairmont Hotel, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Dia menambahkan, selama masa kerjanya ia telah menerima banyak permintaan dari kepala daerah terkait penambahan pintu keluar tol yang terhubung ke kawasan industri di wilayahnya.

"Saya bilang no. Kita harus mendesain supaya efisien. Itu cost semua. Harus didesain betul kawasan industri supaya dilayani jalan tol," seru dia.

Sementara itu, Ketua Umum ATI Desi Arryani menyatakan, selama 5 tahun pemerintahan Jokowi perkembangan infrastruktur terhitung luar biasa. Puncaknya, ketika Jalan Tol Trans Jawa berhasil tersambung sepanjang 933 km dari Merak hingga Grati, Kabupaten Pasuruan.

"Selama 5 tahun pemerintahan Jokowi, perkembangan infrastruktur luar biasa. Ultimate-nya kemarin ketika tersambung Trans Jawa," sebut dia

Namun begitu, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk ini mencermati, pencapaian luar biasa dalam waktu singkat tersebut juga turut menimbulkan tantangan besar.

"Utamanya finansial, pendanaan dalam waktu pendek. Kemudian tantangan teknis semisal masalah pembebasan lahan. Tantangan operation juga soal mengoperasikan tol sepanjang 1.000 km lebih. Terutama juga tantangan-tantangan lain dari sisi keorganisasian," paparnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Pengusaha: Proyek Tol di Luar Jawa Memang Sulit Untung

Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Seksi 7 (Sei Rampah-Tebing Tinggi) menjalani uji laik pada tanggal 10 dan 11 Januari 2019. Dok Kementerian PUPR

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menantang pihak swasta untuk mau mengerjakan proyek infrastruktur di luar Jawa. Tantangan tersebut ia sampaikan saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) yang ke-50 tahun, pada Senin 24 September 2018 malam.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani menyampaikan, omongan mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanyalah sebuah kelakar untuk mencairkan suasana saja.

"Kami sebenarnya lebih becanda. Soalnya pak Surya Paloh sebenarnya yang bicara, itu ada pesan terselubung dari Bapak Presiden," ungkap dia, seperti dikutip pada Selasa 25 September 2018.

Menurut Rosan, Jokowi sebenarnya ingin swasta juga ikut terlibat dalam banyak program pembangunan. 

"Dia bilang, public private partnership untuk infrastruktur ini sebenarnya ingin sekali supaya pihak swasta juga terlibat," ujarnya.

Meski begitu, Rosan menambahkan, pengusaha memiliki kendala terkait masalah pendanaan jika harus terlibat dalam proyek infrastruktur. Sebab, Internal Rate of Return (IRR) atau keuntungan bersih yang didapat dalam waktu dekat tergolong kecil.

"Jadi memang kami infrastruktur itu kan proyek jangka panjang. Kalau return-nya kecil memang swasta enggak tertarik, karena memang kalau hanya dari hitungan bisnis itu bukan yang ideal," sebut dia.

"Ini kan persoalan membangun Indonesia. Jadi secara hitungan politik dan bisnis, itu kurang bagus juga harus dikerjakan. Tentunya kalau di seluruh Indonesia ini, di beberapa daerah secara hitung-hitungan bisnis memang tidak masuk. Biar jalannya dibangun, tapi jumlah kendaraannya tidak sebanyak di Jawa," tuturnya.


Jokowi Tantang Pengusaha Swasta Bangun Infrastruktur di Daerah Terpencil

Proses pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda. (Dok Jasa Marga)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali angkat suara perihal polemik pengerjaan proyek infrastruktur oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal ini disampaikan menanggapi paparan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani, dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) 50 tahun Kadin Indonesia, di Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Senin (24/9/2018).

"Saya tahu tadi Pak Rosan (Ketua Umum Kadin Indonesia) memaparkan di gambar, jalan tol ada orang kerja di situ. Saya tahu, 'Pak Presiden jangan jalan tol itu banyak dikerjakan sama BUMN. Yang ngerjain swasta saja Pak'. Saya tahu," kata dia disambut gelak tawa para peserta acara. 

Mantan Walikota Solo ini menegaskan, BUMN mendapatkan tugas menggarap jalan tol karena proyek tersebut tidak visible secara bisnis untuk digarap swasta.

"Tapi di sana IRR (internal rate of return) kecil, rendah. Kenapa BUMN karena disuntik dengan PMN. Swasta kan tidak bisa kita suntik," tegas Jokowi.

Dia bahkan sempat menantang pengusaha yang sanggup membangun infrastruktur di daerah terpencil untuk naik ke atas panggung.

"Siapa sih yang mau membangun jalan tol di Sumatera? Silahkan maju, saya beri," tandasnya.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya