Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui untuk memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Bappenas memperkirakan biaya yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota baru seluas 40 ribu hektare di luar Pulau Jawa sekitar Rp 466 triliun.
Pengamat tata kota Nirwono Yoga menilai, pemindahan ibu kota membutuhkan biaya yang tak sedikit. Tak hanya itu, proses membangun peradaban pun memerlukan waktu yang panjang.
Yoga menjelaskan, daripada memindahkan ibu kota ke luar Jawa, pemerintah sebaiknya menciptakan pusat-pusat perekonomian lain di luar Pulau Jawa. Hal tersebut guna membangun pusat pertumbuhan ekonomi yang tersebar merata di seluruh Indonesia.
"Saya dengar anggaranya itu sekitar Rp 300 triliun-Rp 400 triliun. Ini kan justru bisa dianggarkan untuk memperbaiki Jakarta atau pun pulau-pulau lain di luar Jawa," terangnya kepada Liputan6.com, Selasa (30/4/2019).
Baca Juga
Advertisement
Dia menilai, pemerintah harus menjalankan proses politik yang sangat matang guna merealisasikan rencana pemindahan Ibu Kota tersebut.
Selain itu, komitmen pemerintah pada keinginan pemindahan ibu kota juga harus dipastikan dapat berjalan berkesinambungan (sustain).
"Kan tidak tahu juga apakah ketika Presidenya ganti, kemudian kebijakanya akan tetap terus berjalan. Perlu ada kepastian jika ada perubahan kepengurusan maka kebijakan juga bisa on going," ucapnya.
Meski masih mempertanyakan, dirinya menilai kebijakan ini sebaiknya dapat dielaborasi dan dipaparkan lebih jelas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait komitmen pemerintah kedepan.
"Kita yang penting harus tahu kasil kajian atau grand design dr Bappenas. Kemudian bagaimana pembiayaanya serta komitmen pemerintah maupun MPR/DPR dalam mensokong rencana pemindahan Ibu Kota ini," kata dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Pemindahan Ibu Kota Butuh Biaya Rp 466 Triliun
Sebelumnya, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan estimasi biaya yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota baru seluas 40 ribu hektare di luar Pulau Jawa membutuhkan sekitar Rp 466 triliun.
"Kita mencoba membuat estimasi besarnya pembiayaan tadi di mana skenario satu diperkirakan sekali lagi akan membutuhkan biaya Rp 466 triliun atau USD 33 miliar, " kata Bambang kemarin.
Luas lahan 40 ribu hektare dibutuhkan jika jumlah penduduk mencapai 1,5 juta jiwa yang terdiri dari seluruh aparatur sipil negara yang bekerja di kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan yudikatif serta pelaku ekonomi dan anggota TNI dan Polri turut migrasi ke ibu kota baru.
BACA JUGA
"Dengan penduduk 1,5 juta di mana pemerintahan akan membutuhkan 5 persen lahan, ekonomi 15 persen, sirkulasi infrastruktur 20 persen, permukiman 40 persen dan ruang terbuka hijau 20 persen. Diperkirakan dibutuhkan lahan minimal 40 ribu hektare untuk membuat ibu kota baru, itu skenario yang pertama," jelas Bambang.
Sementara untuk skenario kedua dengan keperluan luas lahan yang lebih kecil, yakni 30.000 hektare, dikalkulasi membutuhkan biaya Rp323 triliun atau 23 miliar dolar AS.
Untuk skenario kedua, jumlah orang yang bermigrasi yakni 870.000 jiwa terdiri dari aparatur sipil negara kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan yudikatif, aparat TNI dan Polri, dan pelaku ekonomi.
Advertisement
Gandeng Swasta
Dalam kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan yang dipaparkan Bambang, pembiayaan pembangunan ibu kota baru sebesar Rp 466 triliun memiliki porsi sekitar Rp 250 triliun dari pemerintah, dan sisanya oleh pihak swasta.
Bambang dalam jumpa pers juga menjelaskan arahan Presiden Joko Widodo terkait pembiayaan yakni membuat skema yang tidak memberatkan APBN dan melibatkan partisipasi pihak ketiga dengan kendali penuh di pemerintah.
"Sudah dikonfirmasi oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa biayanya ini masih dalam batas yang wajar karena kita bisa melakukan kerja sama baik dengan BUMN, swasta secara langsung, maupun kerja sama dalam bentuk KPBU (Kerja sama Pemerintah-Badan Usaha), baik untuk prasarananya, infrastrukturnya, baik untuk gedung-gedung kantor, maupun fasilitas pendukung komersial dan juga untuk wilayah permukiman," kata Bambang.
Pemerintah telah memilih untuk membangun ibu kota baru pemerintahan di luar Pulau Jawa mengingat beban di DKI Jakarta yang semakin bertambah.
Pemerintah akan melakukan pertemuan lanjutan untuk membahas hal teknis, rancangan kota dan "master plan" terkait pembangunan ibu kota baru itu.
