Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah masih menunggu kesiapan dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terkait rencana penerapan sistem pembayaran biaya jalan tol tanpa henti atau Multi Lane Free Flow (MLFF).
"Terkait MLFF, kita perlu waktu untuk menentukan teknologi yang tepat serta menunggu kesiapan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang dapat ditetapkan akhir 2019," ungkap dia dalam sebuah keterangan tertulis, Selasa (30/4/2019).
Baca Juga
Advertisement
Lebih lanjut, ia menyatakan, penerapan MLFF beserta penambahan pintu keluar tol dan peningkatan layanan rest area merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jalan tol.
"Kita menyakini ini merupakan suatu kebutuhan bagi peningkatan pelayanan jalan tol kepada masyarakat. Hal ini merupakan salah satu yang saya tunggu dari hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan ATI (Asosiasi Jalan Tol Indonesia)," tuturnya.
Secara target, ia menyebutkan, total panjang jalan tol baru yang akan dioperasikan hingga akhir 2019 yakni sepanjang 1.852 Km. Adapun pada kurun 2015-2019, jalan tol yang telah dioperasikan sepanjang 949 Km.
Pembangunan jaringan jalan tol di Indonesia terus dilanjutkan, terlebih permintaan pada ruas tol yang merupakan prakarsa badan usaha (unsolicited project) dengan pembiayaan investasi terus bertambah.
Beberapa ruas tol yang akan dimulai pembangunannya dalam waktu dekat dan tahun-tahun berikutnya yakni Jalan Tol Semarang-Demak yang sudah proses lelang dan tinggal menetapkan pemenangnya, Jalan Tol Jogja-Solo sudah ditentukan trasenya tinggal menentukan penetapan lokasinya dan akan dilelang, Tol Cigatas (Cileunyi-Garut- Tasikmalaya) dan Probolinggo-Banyuwangi juga akan dimulai tahun ini.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Ada Ditjen Baru?
Lebih lanjut, ruas tol di Sumatera yang akan dimulai konstruksinya tahun ini antara lain ruas tol Bengkulu-Lubuk Linggau-Muara Enim-Sp. Indralaya, Padang-Sicincin-Pekanbaru dan Tebing Tinggi-Parapat.
Dikatakan Menteri Basuki, untuk terus mendukung pembangunan jalan tol baru ke depan, Kementerian PUPR telah membuat satu Direktorat Jenderal (Ditjen) baru yakni Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang khusus menangani pengembangan penerapan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Untuk itu perlu disesuaikan lagi Permen PU Nomor 06/PRT/M/2018 tentang wewenang dan tugas Ditjen Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan Badan Usaha Jalan Tol dalam penyelenggaraan jalan tol. BPJT dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU akan berfokus pada bidang pembiayaan jalan tol. Sedangkan untuk teknisnya seperti pengawasan kualitas bangunan, dan sistem jaringan jalan tetap berada di Ditjen Bina Marga," tandasnya.
Advertisement
