Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota bukan tentang simbolis semata, melainkan ada faktor ekonomi. Jakarta dinilai tak bisa memikul fungsi pusat pemerintah, pelayanan publik, dan bisnis.
Wacana pemindahan ini terkait kemajuan ekonomi Indonesia di masa depan. Negara lain seperti Kazakhstan dan Malaysia turut menjadi contoh perpindahan ibu kota.
Baca Juga
Advertisement
"Pembahasan ini tidak hanya mempertimbangkan manfaat jangka pendek semata, namun, terutama kebutuhan dan kepentingan negara dalam perjalanan menuju negara maju," ujar Jokowi dalam unggahan di Instagram pribadinya, Selasa (30/4/2019).
Presiden Soekarno sebetulnya pernah mewacanakan pemindahan ibu kota Indonesia. Hanya saja terdapat kendala yang menyebabkan hal itu tak bisa terwujudkan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sempat mengangkat isu ini. Kini, Presiden Jokowi menyebut dirinya juga mulai mempertimbangkan aspek biaya serta geopolitik.
"Pemindahan ibu kota adalah sebuah proses yang tidak singkat dan berbiaya besar. Di antaranya mengenai pemilihan lokasi yang tepat, pertimbangan aspek geopolitik, geostrategis, serta kesiapan infrastruktur pendukung," ujarnya.
Dalam rapat pemindahan ibu kota pada Senin kemarin, Jokowi belum memberikan lokasi pasti pemindahan ibu kota. Presiden hanya memastikan lokasinya adalah di luar Jawa.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Jokowi Minta Warganet Pilih Lokasi Ibu Kota Baru
Presiden Jokowi meminta tanggapan warganet, kota mana yang bisa dijadikan ibu kota baru, lengkap dengan apa pertimbangannya.
"Menurut Anda, di mana sebaiknya ibu kota negara Indonesia ditempatkan dan apa pertimbangannya?" tanya Jokowi kepada warganet dalam unggahan tersebut.
Jokowi mengunggah sebuah pemandangan Kota Jakarta dari atas. Jakarta dalam foto tersebut tampak padat. Bersama dengan foto tersebut, Jokowi mengunggah keterangan foto.
Unggahan Presiden Jokowi itupun mendapatkan tanggapan dari warganet.
Sejak sekitar satu jam setelah diunggah, foto itu mendapatkan lebih dari 200 ribu tanda likes dan komentar-komentar dari warganet.
Di antaranya warganet berkomentar, agar ibu kota tetap ada di Jakarta agar tidak ada kemacetan di Kalimantan.
Ada pula pengguna Instagram yang menyarankan ibu kota dipindahkan ke Batam, Kalimantan, Papua, Solo, hingga Kota Palangka Raya.
Advertisement
Jakarta Tetap Jadi Pusat Bisnis
Provinsi DKI Jakarta akan tetap berperan sebagai kota pusat bisnis di tengah rencana pemindahan ibu kota pemerintahan ke kawasan di luar Pulau Jawa.
"Hal-hal yang menyangkut perdagangan, investasi, dan perbankan masih tetap di Jakarta," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikutip dari Antara, Senin, 27 April 2019.
Menurut Anies, pembangunan di DKI Jakarta yang telah direncanakan akan tetap berjalan. Rencana pemindahan ibu kota pemerintahan, lanjutnya, tidak akan mempengaruhi kebijakan pembangunan DKI Jakarta.
"Karena PR-PR nya, masalah daya dukung lingkungan hidup, ketersediaan air bersih, soal pengelolaan udara, pengelolaan limbah, transportasi masih menjadi PR yang harus diselesaikan," jelas Anies.
Hal senada dikemukakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Ia mengatakan proyek pembangunan di DKI Jakarta akan terus berlanjut.
"Tadi kita sampaikan juga, kita sedang ingin membangun Jakarta Rp 571 triliun. Ya itu tetap, karena Jakarta tidak akan ditinggal sepi, akan tetap jadi pusat perdagangan," ujar Basuki.
