Liputan6.com, Jakarta - PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) akan mengoperasikan penggunaan pesawat tanpa awak atau drone (unmanned aerial vehicle/UAV) per Oktober 2019.
Hal itu diklaim sebagai fokus maskapai untuk mengoptimalkan potensi pangsa pasar dan pendapatan kargo udara. Terutama dalam menghubungkan wilayah remote dengan fasilitas bandara yang terbatas.
"Pengadaan angkutan kargo tanpa awak ini, sangat memungkinkan kami untuk mengantarkan barang dari sisi udara dengan mudah dan jangkauan luas, mengingat perkembangan e-commerce pun semakin meningkat," ujar Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha PT Garuda Indonesia Tbk, Mohammad Iqbal di Tangerang, Selasa (30/4/2019).
Baca Juga
Advertisement
Selain itu, penggunaan drone bisa hemat bahan bakar dengan hitungan penghematan 1 jam 2 liter.
Perusahaan berpelat merah ini berencana mengoperasikan hingga 100 unit drone di Indonesia yang merupakan bentuk kerja sama eksklusif bersama Beihang UAS Technology Co. Ltd.
Selain itu juga melibatkan sektor industri nasional khususnya dari aspek produksi, perakitan armada hingga aspek komersial penunjang lainnya.
Pada tahap awal, akan dioperasikan sebanyak tiga unit drone berjenis BZK-005 pada kuartal IV 2019, yang diproyeksikan dapat mengangkut beban angkutan kargo hingga mencapai 1,2 ton dengan jarak tempuh mencapai 1200 kilometer di ketinggian 5.000 meter.
"Nantinya, akan dioperasikan pada bulan Oktober 2019. Namun, hingga saat ini kita masih menunggu hasil untuk regulasinya yang diharapkan selesai pada bulan September 2019," kata Iqbal.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Uji Coba di China
Uji coba pun sudah dilakukan di China. Dalam hal tersebut mendapatkan nilai positif, karena drone teknologi UAV ini cocok dalam kondisi apapun.
"Cocok sekali dengan geografis yang ada di Indonesia seperti, pegunungan ataupun gurun. Nantinya, pertama kali akan dilakukan penerbangan di Maluku," ungkapnya.
Sebab untuk Maluku, banyak penghasil ikan atau laut lainnya, tapi terbatas dari segi transportasi. Namun untuk pengoperasian di kargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, tidak akan mungkin dilakukan.
"Kalau di sini tidak boleh, dilarang. Maka kami fokus kepada bandara-bandara yang memang memiliki potensi usaha rakyatnya," ujar Iqbal. (Pramita Tristiawati)
Advertisement
