Liputan6.com, London - Gavin Williamson dipecat sebagai menteri pertahanan Inggris atas dugaan mengungkapkan rencana untuk mengizinkan raksasa telekomunikasi China, Huawei, untuk membantu membantu membangun jaringan 5G di Inggris.
Williamson dengan keras membantah bahwa dia membocorkan informasi dari Dewan Keamanan Nasional (NSC) --di tengah seruan dari politisi Inggris agar eks-menhan diperiksa polisi.
Anggota parlemen oposisi mengatakan harus ada penyelidikan apakah UU Rahasia Negara (Official Secrets Act 1989) telah dilanggar.
Downing Street mengatakan memiliki "bukti kuat" dan masalah itu ditutup.
Baca Juga
Advertisement
Williamson dikutip dalam beberapa surat kabar pada Kamis 2 Mei 2019 mengatakan dia adalah korban "pembalasan dendam" dan "penunjukkan kesalahan."
Dia mengatakan kepada Sky News, "saya bersumpah dem nyawa anak-anak saya" bahwa dia tidak bertanggung jawab atas kebocoran tersebut.
Williamson juga mengutip hubungan buruk dengan Sir Mark Sedwill, Sekretaris Kabinet dan Penasihat Keamanan Nasional, yang melakukan penyelidikan kebocoran, mengatakan kepada Times bahwa dia akan "benar-benar dibebaskan" seandainya polisi memeriksa apa yang terjadi setelah pertemuan NSC.
Penyelidikan kebocoran dimulai setelah Daily Telegraph melaporkan diskusi rahasia dewan --termasuk peringatan dari beberapa anggota kabinet tentang kemungkinan risiko terhadap keamanan nasional atas kesepakatan dengan Huawei.
Pada pertemuan dengan Williamson pada Rabu malam, PM Theresa May mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki informasi yang menunjukkan bahwa dia bertanggungjawab atas pengungkapan yang tidak sah.
Dalam sebuah surat yang mengonfirmasi pemecatannya, PM berkata: "Tidak ada versi peristiwa yang dapat dipercaya lainnya untuk menjelaskan kebocoran ini telah diidentifikasi."
Sebagai tanggapan, Williamson --menteri pertahanan sejak 2017-- menulis dia "yakin" bahwa "penyelidikan menyeluruh dan formal" akan "membuktikan" posisinya.
"Saya menghargai Anda menawarkan kepada saya pilihan untuk mengundurkan diri, tetapi mengundurkan diri berarti menerima bahwa saya, pegawai saya, penasihat militer saya atau staf saya, bertanggungjawab: padahal bukan itu bukan masalahnya," katanya.
BBC melaporkan, sumber-sumber yang dekat dengan mantan menteri pertahanan Inggris itu telah mengatakan kepadanya bahwa Williamson telah bertemu dengan wakil editor politik Daily Telegraph, Steven Swinford, tetapi "itu sama sekali tidak membuktikan" ia membocorkan kisah itu kepadanya.
Simak video pilihan berikut:
Tanggapan Polisi London
Kepolisian London (Scotland Yard) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "hal itu" adalah masalah Dewan Keamanan Nasional dan Kantor Kabinet, dan menyatakan belum akan melakukan penyelidikan.
"Jika pada tahap apa pun kami menerima informasi yang menunjukkan pelanggaran pidana telah dilakukan, maka kami akan memeriksanya," tambahnya.
Namun, wakil pemimpin partai Buruh yang beroposisi, Tom Watson mengatakan kepada program Today di Radio BBC bahwa Williamson memiliki "hak untuk membersihkan namanya" dan cara terbaik untuk melakukannya adalah melalui penyelidikan kriminal.
Dia mengatakan: "Ini adalah tentang hukum yang berlaku secara sama untuk semua orang. Kami pernah memiliki pegawai negeri sipil dengan jabatan tinggi yang masuk penjara karena melanggar Undang-Undang Rahasia Negara."
Namun mantan kepala pegawai negeri sipil Gus O'Donnell mengatakan kepada Today bahwa sekretaris kabinet telah memberi tahu perdana menteri bahwa kebocoran itu merupakan pelanggaran terhadap "kode menteri" dan bukan pelanggaran Undang-Undang Rahasia Negara, dengan mengatakan: "Itulah sebabnya hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi perdana menteri. "
Mantan Panglima Angkatan Darat Lord Dannatt mengatakan kepada Today bahwa pemecatan itu adalah "tragedi pribadi" untuk Williamson, tetapi juga "sangat mengecewakan" untuk pertahanan.
Dia mengatakan Williamson telah bekerja "sangat keras" untuk pertahanan dalam berusaha mendapatkan lebih banyak sumber daya.
Advertisement
Akan Mengganggu Hubungan Inggris dengan Sekutu Barat?
Dugaan skandal kebocoran terkait pengadaan 5G Huawei di Inggris memang terkait dengan keputusan kebijakan. Namun kerusakannya terletak pada hubungan diplomasi Inggris dengan sekutu, BBC melaporkan.
Amerika Serikat telah berkampanye keras agar Huawei dikeluarkan dari jaringan 5G baru.
Kebocoran itu mungkin tidak sepenuhnya menangkap pembatasan yang akan ditempatkan pada perusahaan meskipun perannya disetujui. Dan karena keputusan itu bocor dalam beberapa jam setelah pertemuan berakhir, tidak ada kesempatan untuk menjelaskan keputusan itu ke Washington.
Pada hari kebocoran itu muncul, seorang pejabat senior dari badan sandi dan kriptografi Amerika Serikat (NSA) menegaskan kembali kekhawatiran Washington DC, dan beberapa hari kemudian seorang pejabat Kementerian Luar Negeri AS mengatakan DC harus mengevaluasi kembali kebijakan berbagi informasi dengan sekutu yang menggunakan Huawei.
Pejabat itu juga datang ke London untuk melanjutkan desakan. Dan frustrasi dari para pejabat Inggris adalah bahwa kemampuan mereka untuk menjelaskan kebijakan kepada publik dan sekutu telah terkompromi.
