Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) mulai bersiap untuk memulai proyek satelit multifungsi.
Satelit pemerintah dengan teknologi high throughput satellite (HTS) ini ditujukan untuk menuntaskan persoalan komunikasi untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dan perbatasan.
Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, satelit ini didesain khusus untuk internet mengingat Indonesia sudah memasuki era data. Karenanya, kebutuhan akan bandwidth pun semakin besar.
Untuk memenuhi kebutuhan data tersebut, satelit yang diberi nama Satria (Satelit Republik Indonesia) ini memiliki kapasitas frekuensi 150Gbps dengan frekuensi Ka-band.
Baca Juga
Advertisement
Rudiantara menuturkan satelit multifungsi ini akan menjadi salah satu yang terbesar di Asia, dari sisi kapasitas. Kondisi ini, menurutnya, turut meningkatkan posisi Indonesia di bidang infrastruktur komunikasi, khususnya internet satelit.
"Satelit ini merupakan terbesar di Asia untuk kelas di atas 100Gb. Di dunia, sekitar nomor lima dari sisi kapasitas," tutur Rudiantara dalam acara penandatangan perjanjian kerjasama di Jakarta, Jumat (3/5/2019).
Proyek satelit multfungsi ini menggunakan skema pendanaan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (PKBU). Proyek ini melibatkan PT Penjamin Infrastruktur (PT PII) dan PT Satelit Nusantara Tiga.
Sekadar informasi, PT Satelit Nusantara Tiga merupakan konsorsium PT yang terdiri dari PT Pintar Nusantara Sejahtera, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Dian Semesta Sentosa, dan PT Nusantara Satelit Sejahtera.
Nilai total proyek satelit ini mencapai Rp 21,4 triliun. Rudiantara menuturkan besarnya dana itu karena mencakup proses pembuatan, peluncuran, pengoperasian, termasuk pemeliharaan satelit selama 15 tahun.
Didukung Penuh dan Dimonitor Pemerintah
Proyek ini merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional seperti tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018. Oleh sebab itu, proyek ini didukung penuh dan dimonitor oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang hadir dalam acara penandatangan kerjasama menuturkan inisiatif ini dapat membantu mengisi kekosongan dalam jaringan telekomunikasi Indonesia.
"Saya kira sudah beres semua. Tapi ternyata ada beberapa bagian-bagian lain yang belum terjangkau palapa ring," tuturnya. Karenanya, Darmin menyebut satelit ini merupakan hal peting bagi masyarakat.
Advertisement
Diberi Nama Satria
Untuk sementara nama setelit ini diberi nama Satria, kependekan dari Satelit Republik Indonesia. Namun, Rudiantara mengatakan nama tersebut dapat berubah saat peluncuran nanti.
Rencananya, proses konstruksi satelit ini akan dimulai pada akhir 2019 oleh manufaktur satelit asal Prancis, Thales Alenia Space. Adapun peluncuran akan dilakukan pada 2022 dan siap untuk dioperasikan pada 2023.
Nantinya, satelit ini akan menjangkau daerah yang tidak tercakup kabel serat optik termasuk 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Ada 150 ribu titik cakupan satelit ini dan tersebar di seluruh Indonesia.
(Dam/Ysl)
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
