Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan agar ibu kota negara dipindahkan ke Kepulauan Seribu. Dia menilai pemindahan ibu kota ke wilayah kepulauan sejalan dengan konsep negara maritim.
"Tadi saya ngomong juga sama Menteri Bappenas, pakai lah konsep maritim. Justru ibu kota itu dipindahkan ke pinggir. Maka saya mengusulkan dipilih lah seperti Pulau Seribu," ujar Fahri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/5/2019).
Advertisement
Fahri lalu mencotohkan Malaysia yang memiliki kantor pemerintahan baru di wilayah Putrajaya. Dia menilai Kepulauan Seribu adalah pilihan yang tepat dijadikan ibu kota baru sebab ada tanah reklamasi yang belum digunakan.
"Apalagi di Teluk Jakarta itu kan ada tanah reklamasi yang statusnya mengambang kan. Harusnya itu diselesaikan oleh pemerintah lalu dijadikan bagian pengembangan wilayah baru di pesisir," katanya.
Menurut dia, ibu kota negara Indonesia tak perlu dipindahkan ke luar Pulau Jawa. Fahri Hamzah mengatakan apabila ibu kota dipindahkan jauh dari DKI Jakarta, maka akan memakan biaya yang lebih mahal.
"Itu yang saya bilang juga. Jadi enggak perlu jauh dari Jakarta karena ongkos akan jadi lebih mahal," sambung Fahri.
Sebelumnya, Jokowi menjelaskan alasan ibu kota harus dipindahkan lantaran penduduk Pulau Jawa sudah begitu padat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan Pulau Jawa sudah dihuni oleh sekitar 57 persen dari total penduduk Indonesia atau sekitar 149 juta orang.
Sementara, pulau-pulau lain seperti Sumatera dihuni 21 persen dari total penduduk Indonesia, Kalimantan baru 6 persen, Sulawesi 7 persen, serta Maluku dan Papua masing-masing 6 persen.
Jokowi menyatakan dari sisi lingkungan, posisi Jakarta berada di dalam ring of fire dan selalu dilanda banjir. Selain itu, ketersediaan air bersih di Jakarta juga perlu diperhatikan.
"Oleh sebab itu pemindahan ibu kota ini akan segera kami putuskan. Tapi saat ini kami akan konsultasikan kepada lembaga-lembaga terkait dengan ini," pungkasnya.
