Liputan6.com, Jakarta - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono menilai rekomendasi Ijtima Ulama III yang merekomendasikan agar Jokowi didiskualifikasi dari pilpres 2019, adalah hal yang aneh.
Sebagai muslim, Hendro menyatakan ijtima itu kaitannya dengan syariat dan hukum, bukan soal politik seperti yang dilakukan oleh kelompok ijtihad ulama.
Advertisement
"Tidak ada pengalaman ijtima melahirkan keputusan politik, kalau misalnya ada pelajaran baru yang aneh," ujar Hendro di Lemhanas, Jakarta (6/5/2019).
Hendro menambahkan, jika memang ada tuduhan kecurangan, hendaknya hal itu dibuktikan.
"Buktikan, jangan asal tuduh. Nanti rakyat yang menderita, rakyat tidak mengerti pemimpinnya, mereka menghargai pemimpinnya, memuliakan pemimpinnya, mendengarkan pemimpinnya ngomong, apa dia pikir selalu betul?" ujarnya.
Mantan Ketua Umum PKPI ini menyatakan, di era demokrasi saat ini semua serba terbuka. Pemilu, lanjutnya, adalah people power karena itu terbuka dan itu semua orang bisa mengecek dan akses.
"Kalau misalnya menghitung sendiri lalu tidak mau kasih tahu, rahasia, ya gak betul itu namanya. Tidak demokratis. Berdemokrasi harus benar-benar, jangan banci separuh di totaliter separuh di demokrasi," jelas Hendropriyono.
