Liputan6.com, Doha - Qatar mengumumkan akan menyiapkan US$ 480 juta (Rp 6,85 Triliun) untuk mendukung layanan pendidikan dan kesehatan Palestina, serta memberikan bantuan kemanusiaan yang mendesak.
"Qatar telah mengalokasikan US $ 300 juta dalam bentuk hibah dan pinjaman untuk mendukung anggaran sektor kesehatan dan pendidikan Otoritas Palestina," lapor kantor berita resmi Qatar, seperti dilansir Channel News Asia, Selasa (7/5/2019).
Dikatakan bahwa Doha juga telah mengalokasikan US$ 180 juta lagi dalam "bantuan darurat, bantuan kemanusiaan dan dukungan terhadap program-program PBB di Palestina."
Bantuan juga akan masuk ke sektor listrik untuk memastikan pasokan tidak terganggu, kata pernyataan itu.
Baca Juga
Advertisement
Qatar yang kaya gas adalah donor bantuan utama bagi Palestina, baik untuk Otoritas Palestina di Ramallah, Tepi Barat yang dipimpin Fatah; dan pemerintahan tandingan di Gaza yang dipimpin Hamas.
Pemimpin Otoritas Palestina, Presiden Mahmoud Abbas mengatakan, bantuan itu, yang terdiri dari pinjaman dan hibah, akan membantu rakyat Palestina mengatasi beberapa kesulitan, menghadapi tantangan, dan memperkuat ketabahan di tanah mereka sampai pendirian negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kota sesuai ketentuan 1967.
Sementara itu, pemimpin politburo Hamas, Ismail Haniyeh, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Qatar atas keputusannya untuk mentransfer US$ 480 juta kepada rakyat Palestina.
"Kami berterima kasih kepada Qatar atas bantuan terhormat, yang berupaya membantu warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Qatar terus, bahkan di bawah kondisi yang paling sulit, untuk mendukung Palestina."
Simak Video Pilihan Berikut:
Di Tengah Keterbatasan Dana Palestina
Pemerintah Palestina telah terpukul oleh pemotongan dua sumber utama pendapatannya.
Amerika Serikat, donor terbesar Palestina, telah mengakhiri semua bantuan setelah Ramallah memutus hubungan diplomatik dengan Washington, sebagai respons atas keputusan AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Sementara itu pertikaian dengan Israel telah menyebabkan penghentian pengalihan bea cukai yang dikenakannya pada barang-barang yang ditujukan untuk pasar Palestina.
Pada Februari 2019, Israel memutuskan untuk mengurangi sekitar US $ 10 juta sebulan dari penerimaan bea cukai yang ditransfernya ke Palestina, sesuai dengan jumlah yang mereka katakan akan dibayarkan kepada keluarga tahanan atau langsung ke tahanan yang menjalani hukuman di penjara Israel.
Palestina menanggapi dengan mengatakan mereka akan menolak dana apa pun di mana pengurangan sepihak dilakukan.
Israel melihat pembayaran kepada mereka yang telah melakukan serangan terhadap Israel justru mendorong mereka kekerasan lebih lanjut.
Otoritas Palestina menggambarkan pembayaran sebagai bentuk kesejahteraan, sementara masyarakat Palestina menganggap tahanan yang dipenjara oleh Israel sebagai pahlawan nasional.
Advertisement
