Istana Sebut Reshuffle Kabinet Bisa Terjadi Setelah Lebaran

Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi menyatakan, Jokowi selaku presiden selalu mengevaluasi kinerja menteri, sehingga adanya reshuffle dalam waktu dekat mungkin saja terjadi.

oleh Ratu Annisaa Suryasumirat diperbarui 08 Mei 2019, 13:48 WIB
Jubir Presiden Joko Widodo, Johan Budi mendatangi gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/11). Kedatangan Johan untuk menghadiri acara ulang tahun wadah pegawai KPK. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Pribowo menyatakan, Jokowi selaku presiden selalu mengevaluasi kinerja menteri, sehingga adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat mungkin saja terjadi.

"Kalau sampai lebaran saya kira tidak ada. Saya tidak tahu setelah lebaran, kemungkinan itu bisa saja. Di awal saya sampaikan bahwa Pak Presiden melihat atau me-review ke belakang untuk reshuffle selalu didahului evaluasi Pak Presiden dengan menterinya, dan tidak dilakukan dalam satu termin waktu tertentu," tutur Johan, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Menurutnya, reshuffle ini bisa dilakukan karena adanya pertimbangan kinerja dan hal lainnya oleh Jokowi. Ia menegaskan bahwa Jokowi selalu memeriksa kembali hal apa saja yang telah dikerjakan oleh menterinya.

Johan menyatakan, Jokowi juga tidak melihat kapan periode pertama seorang menteri berakir. Sehingga, reshuffle ini bisa dilakukan setiap saat.

“Evaluasi itu dilakukan setiap saat, dan Pak Presiden Jokowi selalu cross check kinerja pembantunya kepada semua pihak. Dalam kunjungan kerja, beliau juga bertanya kepada rakyat soal kinerja menteri,” jelas Johan.

“Ketika Pak Presiden melihat kinerja menterinya tidak perform, bisa diganti sewaktu-waktu, dan (juga kalau) menterinya tersangkut hukum,” ia melanjutkan. 

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Proses Caleg Jangan Ganggu Kinerja

Johan menambahkan, Jokowi juga telah menegaskan bahwa menteri yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tidak boleh melalaikan tugasnya. Sebab, kinerja sebagai menteri tidak boleh terganggu oleh proses menjadi caleg.

“Apalagi sekarang yang masih belum dilantik. Kalaupun ada reshuffle habis lebaran, tidak dikaitkan nyaleg, tapi lebih kepada kinerja,” tukas Johan.

Selain itu, menteri yang tersangkut kasus hukum pastinya juga akan menghadapi konsekuensi. Menurutnya, Jokowi pun selalu menghormati proses hukum yang berlaku.

“Ketika seseorang (menteri) ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, tentu akan diganti oleh Pak Presiden Jokowi,” tutur Johan.

“Presiden selalu mengingatkan jajaran kabinetnya untuk tidak melakukan korupsi. Dan di dalam peringatan itu, presiden mengingatkan kepada jajarannya untuk tidak merampok uang rakyat,” ia mengakhiri.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya