Di DK PBB, Indonesia Dorong Peran Perempuan untuk Perdamaian Dunia

Menteri Luar Negeri RI dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB menyampaikan komitmen kuat Indonesia untuk meningkatkan peran personel perempuan penjaga perdamaian.

oleh Liputan6.com diperbarui 08 Mei 2019, 15:00 WIB
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (dua kanan) memperhatikan Sekjen PBB Antonio Guterres (tengah) memaparkan keterangan saat sidang Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (7/5/ 2019). Sidang ini dipimping langsung oleh Retno Marsudi. (Liputan6.com/Pool/Kemenlu)

Liputan6.com, New York - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB menyampaikan komitmen kuat Indonesia untuk meningkatkan peran personel perempuan penjaga perdamaian (female peacekeepers) dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.

"Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan peran penjaga perdamaian wanita," kata Menlu Retno Marsudi dalam debat terbuka DK PBB yang dilaksanakan di Markas PBB di New York, Amerika Serikat, pada Selasa 7 Mei 2019, seperti dikutip dari Antara, Rabu (8/5/2019).

Debat Terbuka DK PBB bertema "Menabur Benih Perdamaian: Pelatihan dan Pembangunan Kapasitas untuk Meningkatkan Keselamatan dan Kinerja Pasukan Perdamaian PBB" itu diadakan dalam rangka Presidensi Indonesia di Dewan Keamanan pada Mei 2019.

Pada kesempatan itu, Menlu RI menekankan bahwa personel perempuan dalam pasukan penjaga perdamaian PBB lebih efektif untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat lokal di wilayah konflik dan perang.

"Female peacekeepers lebih efektif dalam mengikat hati masyarakat dan bisa memberi rasa nyaman bagi korban trauma karena konflik dan perang," tutur Menlu Retno.

Lebih lanjut dia menyebutkan ada bukti kuat bahwa partisipasi perempuan dalam proses perdamaian meningkatkan kemungkinan terciptanya perdamaian berkelanjutan sebesar 20 persen serta berkontribusi pada perdamaian yang lebih lama dan lebih tangguh.

"Oleh karena itu kita harus membuat pemeliharaan perdamaian lebih kondusif bagi penjaga perdamaian perempuan, dengan bekerja dalam kemitraan untuk mengatasi hambatan partisipasi perempuan yang berarti dalam pemeliharaan perdamaian, dan mengembangkan skema pelatihan khusus untuk memungkinkan personel perempuan penjaga perdamaian mengoptimalkan potensi mereka," ucap Menlu Retno.

Indonesia sampai saat ini telah mengirimkan lebih dari 100 personel perempuan pasukan perdamaian yang tersebar untuk delapan misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Namun, selain meningkatkan peran perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, Indonesia juga bertekad untuk terus meningkatkan peran perempuan sebagai agen perdamaian.

"Itulah sebabnya kami menyelenggarakan Pelatihan Regional Perdamaian dan Keamanan untuk Perempuan, yang berlangsung di Jakarta bulan lalu, untuk diplomat muda perempuan di wilayah Asia Tenggara," ujar Menlu Retno.

Simak video pilihan berikut:


Jumlah Personel RI di Operasi Penjaga Perdamaian PBB

Sejumlah delegasi anggota Dewan Keamanan PBB mengenakan batik saat mengikuti sidang Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (7/5/ 2019). Sidang debat terbuka ini mengambil tema 'Menabur Benih Perdamaian'. (Liputan6.com/Pool/Kemenlu)

Saat ini, Indonesia berada di peringkat ke-8 (dari total anggota PBB) sebagai negara terbanyak pengirim anggota pasukan perdamaian PBB.

Dengan total 3.080 personel (106 di antaranya adalah perempuan) per-Maret 2019, pasukan perdamaian Indonesia tersebar di delapan misi PBB, antara lain: MINUSMA Mali (10 personel), MINURSO Sahara Barat (3), UNIFIL Lebanon (1.310), UNAMID Garfur-Sudan (472), UNISFA Abyei-Sudan (4), UNMISS Sudan Selatan (16), MONUSCO RD Kongo (1.045), dan MINUSCA Republik Afrika Tengah (220).

Indonesia memiliki target untuk meningkatkan kuantitas pengiriman personel misi perdamaian hinggga mencapai lebih dari 4.000 per 2020 (atau tahun kedua dalam periode keanggotan RI sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB).

"Kita ingin ini menjadi warisan Indonesia sebagai presiden dewan dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB," kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI, Febrian Ruddyard di Jakarta pada 2 Mei 2019.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya