Ini Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi

Liputan6.com, Jakarta - Tahapan pencoblosan Pemilu 2019 sudah dilakukan pada 17 April lalu. Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah melakukan penghitungan suara atau real count.

Rekapitulasi hasil suara nasional Pemilu 2019 akan diumumkan pada 22 Mei mendatang. Setelah itu, seluruh peserta Pemilu yang merasa dirugikan bisa melaporkan langsung ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), tahapan dan kegiatan penanganan perkara ada 11 tahap.

Berikut 11 tahap tahapan dan kegiatan penanganan perkara Pemilu 2019:

1. Pengajuan permohonan pemohon,

2. Pemeriksaan kelengkapan permohonan pemohon,

3. Perbaikan kelengkapan permohonan pemohon,

4. Pencatatan permohonan pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK),

5. Penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada pemohon termohon, pihak terkait, dan Bawaslu,

6. Pemeriksaan pendahuluan,

7. Penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan,

8. Pemeriksaan persidangan,

9. Rapat permusyawaratan hakim,

10. Sidang pengucapan putusan,

11. Penyerahan salinan putusan dan pemuatan dalam Laman MK.