Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK meminta kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro agar menyusun keuangan dengan daerah dengan adil. Sehingga daerah tidak perlu melobi proyek kepada DPR.
"Bappenas selalu menyusun keuangan yang adil. Tak usah lagi daerah lobi terus menerus di DPR atau menambah DAKnya sebagainya," kata JK saat menutup kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Shangri-La Hotel , Jakarta, Kamis (9/5).
Advertisement
Dia meminta kepada para kepala daerah untuk mengutarakan atau melobi langsung kepada para menteri. Agar dalam proyek tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
"Patut disadari bahwa puluhan Bupati, ditangkap KPK karena itu. Jadi bicara keraslah dalam pertemuan para menteri, tapi setelah itu diterima dengan baik apa yang ada," kata JK.
"Karena apabila satu daerah ditambah maka ada cara lain yang dikurangi. Itu artinya kalau lobi penting, bicara proyek yang potensial, tapi tak usah lewati lobi dengan calo-calo membayar kepada teman-teman di DPR, sehingga berakibat hukum yang tidak baik," lanjut JK.
Hal tersebut kata JK bertujuan agar para kepala daerah tidak lagi terjerat KPK. Tercatat 20 Gubernur yang sudah masuk Sukamiskin dan 9 menteri.
"Ini untuk menjaga kalian juga itu termasuk ke DPRD agar juga mempunyai hal seperti itu. Tidak ada negara yang sebanyak itu di negara. Mudah-mudahan itu kita tidak bertambah lagi lah, karena itu kita harapkan daerah menjaga harkat dan kejujurannya menjaga hal-hal seperti itu," ungkap JK.
Reporter: Intan Umbari Prihatin
* Ikuti perkembangan Real Count Pilpres 2019 yang dihitung KPU di tautan ini
