Liputan6.com, Kuala Lumpur - Pada 9 Mei 2018, rakyat Malaysia mendapat sebuah kejutan, yakni ketika Pakatan Harapan berhasil menggulingkan koalisi Barisan Nasional (BN) yang telah berkuasa lebih 60 tahun lamanya.
Kemenangan Pakatan Harapan, sebuah aliansi multi-partai yang berorientasi reformasi, mengantarkan Mahathir Mohamad --yang berusia 93 tahun-- untuk kembali memimpin Malaysia.
Kini, setelah satu tahun memimpin, Mahathir Mohamad meluncurkan sebuah program pembangunan nasional bertajuk Malaysia Baharu, guna memenuhi janjinya untuk membawa "standar kehidupan yang layak" bagi rakyat Negeri Jiran padan 2030.
Baca Juga
Advertisement
Dikutip dari Channel News Asia pada Jumat (10/5/2019), inisiatif ini akan mengangkat Malaysia ke poros ekonomi penting di Asia, katanya dalam pidato khusus pada hari Kamis, untuk merayakan ulang tahun pertama kekuasaan Pakatan Harapan.
"Kemakmuran bersama bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pendapatan dan kekayaan antara kelas ekonomi, ras, dan wilayah geografis," katanya, sambil menguraikan tujuh rencana strategis untuk mencapai tujuan tersebut.
Di bawah model kemakmuran bersama, Mahathir Mohamad mengatakan tujuan Malaysia Baharu adalah untuk menciptakan ekonomi yang lebih terstruktur, progresif, berbasis pengetahuan, bernilai tinggi, dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.
Di antara tujuh pilar utama termasuk meningkatkan ekosistem bisnis dan industri Malaysia, mengeksplorasi sektor pertumbuhan baru, mereformasi sumber daya manusia, serta meningkatkan pasar tenaga kerja dan upah.
Selain itu, inisiatif Malaysia Baharu juga bertujuan memperkuat kesejahteraan sosial, memperkenalkan pembangunan wilayah yang inklusif, dan meningkatkan akses permodalan bagi masyarakat luas.
Koalisi Harus Bersatu
Tepat setahun lalu, Mahathir Mohammad resmi dilantik sebagai perdana menteri, menggantikan mantan anak didiknya yang kini terjerat mega korupsi 1Malaysia Developmnet Berhad (!MDB), Najib Razak.
Keluar dari BN karena praktik korup dan kleptokratik, Mahathir Mohamad mengatakan model ekonomi Malaysia dalam satu dekade terakhir hanya berfokus menambah lebih banyak utang nasional melalui proyek-proyek besar.
"70 persen tugas tambahan yang dibawa oleh BN adalah pekerjaan tidak terampil. Kepemilikan ekuitas negara berubah menjadi tangan asing. Pertumbuhan ekonomi hanya fokus pada kota-kota besar, sementara kepemilikan saham dan peluang bagi penduduk lokal diabaikan," kata pria yang akrab disebut Dr M itu prihatin.
Mahathir menekankan bahwa satu tahun terlalu singkat bagi Pakatan Harapan untuk memperbaiki dugaan kesalahan BN.
"Tetapi PH telah mencoba yang terbaik untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Hampir 40 persen dari janji kami telah dipenuhi sejauh ini," katanya.
Dia memperingatkan rekan-rekannya di Pakatan Harapan bahwa koalisi harus bersatu, atau Malaysia akan menjadi "negara gagal".
"Jika kita tidak bisa mengesampingkan perbedaan kita, segalanya akan menjadi lebih buruk, negara itu akan menderita dan Malaysia akan berada dalam bahaya menjadi negara gagal," ujarnya mengingatkan.
Advertisement
Masih Dianggap Koalisi Layak
Sementara itu, jajak pendapat publik yang dilakukan oleh KajiData Research menemukan bahwa 43 persen rakyat Malaysia berpenghasilan tinggi puas dengan manajemen ekonomi PH, tetapi hanya 30 persen dari masyarakat berpenghasilan rendah yang juga sama-sama puas.
Disparitas ini memiliki dampak politik yang pasti, jajak pendapat menyimpulkan, karena pemilih berpenghasilan rendah adalah yang lebih cenderung memilih pakta BN-PAS.
Studi yang dilakukan sejak akhir Maret tahun ini juga menemukan dukungan terhadap PH terbatas di Kelantan dan Terengganu, di mana mengindikasikan bahwa masyarakat pedesaan dan berpenghasilan rendah tidak sepenuhnya yakin bahwa koalisi berkuasa adalah alternatif yang lebih baik.
Meskipun demikian, secara keseluruhan, PH masih dianggap sebagai koalisi yang paling layak untuk memerintah negara meskipun popularitasnya menurun.
Empat puluh persen dari 1.007 responden yang disurvei memilih PH, dibandingkan dengan 15 persen yang memilih BN dan 16 persen Partai Islam Se-Malaysia (PAS).
