Liputan6.com, New York - Utusan presiden Amerika Serikat (AS) untuk negosiasi internasional, Jason Greenblatt, melakukan kunjungan mendadak ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis 9 Mei, ketika Indonesia memimpin pertemuan informal Dewan Keamanan PBB, untuk mengutuk okupansi Israel atas wilayah Palestina.
Dikutip dari Foxnews.com pada Jumat (10/5/2019), Greenbalt memusatkan kritiknya atas ketiadaan upaya Majelis Umum PBB untuk mengecam serangan roket Hamas pada Desember lalu.
AS berulang kali mencatat bahwa Israel telah dikutuk berulang kali, namun menyayangkan tidak adanya kecaman serupa terhadap tindakan kelompok Hamas.
Baca Juga
Advertisement
"Sangat memalukan bahwa di ruangan ini terdapat hampir 700 resolusi yang mengecam tindakan Israel, satu-satunya negara demokrasi yang sesungguhnya. Tidak ada yang mengecam sebaliknya," kritik Greenbalt.
Dia juga mengkritik keputusan Indonesia dan DK PBB untuk tidak mengundang Israel ke pertemuan itu, yang disebutnya sebagai "mengejutkan dan tidak adil".
Lebih lanjut, Greenblatt mencerca inisiatif Indonesia terkait, karena "mengulangi pembicaraan yang tidak ada gunanya" dengan terus mengkritik Israel dalam rapat informal tersebut.
"Mari kita semua berhenti berpura-pura bahwa permikiman adalah apa yang selama ini mengganjal proses perdamaian yang sedang dinegosiasikan," ujar Greenblatt, mewakili Presiden Donald Trump dalam rapat tersebut.
Sementara itu, pemerintahan Donald Trump diperkirakan akan mengungkapkan rencananya untuk mennghadirkan perdamaian di Timur Tengah, segera di tahun ini.
"Kami berharap dapat segera menyajikan visi kami," kata Greenblatt. "Sementara itu, kami akan terus berbicara kebenaran, bahkan ketika itu tidak diterima."
Pantas Mendapat Perhatian Penuh DK PBB
Anggota Dewan Keamanan Indonesia, Afrika Selatan dan Kuwait mengorganisir pertemuan dan mengundang Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki, serta para kritikus Israel lainnya, untuk duduk membahas isu pendudukan Tel Aviv.
Maliki memuji Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas atas upayanya membawa perdamaian, dan sebaliknya mengutuk Israel, yang dia tuding telah melakukan pelanggaran terhadap Piagam PBB.
Indonesia, yang memimpin Dewan Keamanan untuk bulan Mei ini, mengirim Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk memimpin pertemuan terkait.
"Permukiman ilegal Israel terus bertambah dari sekitar 110 ribu pada 1993 menjadi sekitar 620 ribu pada 2017," kata Retno dalam pernyataan pembukanya.
Dia mengatakan masalah pemukiman Israel pantas mendapat perhatian penuh oleh DK PBB, dan mengatakan bahwa "masyarakat internasional perlu memastikan akuntabilitas dan penghormatan terhadap hukum internasional dalam menanggapi pendudukan (oleh Israel)".
"Kita memiliki tanggung jawab untuk menghentikan kebijakan pembangunan permukiman illegal oleh Israel. Untuk itu perlu ada tekanan yang besar dari masyarakat internasional untuk menghentikan pemukiman illegal Israel di Palestina," lanjut Retno.
Advertisement
Kecaman Perwakilan Israel
Sementara itu, menurut Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengatakan para negara anggota harus membuka mata terhadap "budaya terorisme dan hasutan" dari otoritas Palestina.
"Kepemimpinan Palestina mengulangi kebohongan yang sama terhadap Israel, sementara terus membayar gaji kepada terorisnya. Kebijakan ini hanya memicu lebih banyak diskusi PBB, tetapi tidak menelurkan masa depan bagi masyarakat global," katanya.
Pemerintahan Trump telah menarik AS keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB, dan telah memotong pendanaannya ke badan pengungsi Palestina.
Bersama dengan Israel, AS juga menarik diri dari UNESCO yang dinilai tidak berimbang dalam memandang dinamika budaya di Palestina dan Israel.
