HEADLINE: Jadi Presiden Dewan Keamanan PBB, RI Tak Lupakan Palestina

Sepanjang Mei 2019, Indonesia berperan sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB. "UN Peacekeeping" diangkat jadi tema besar. Meski demikian, isu Palestina tetap jadi fokus.

"Itu prinsipnya. Jadi apapun yang terjadi, dan apapun yang kita lakukan di berbagai forum internasional, khususnya selama kita menjadi anggota DK, kita mencoba mencari peluang untuk bisa mengangkat isu Palestina agar bisa menjadi perhatian dunia," kata Direktur Utama Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI, Rizal Purnama ketika dihubungi Liputan6.com melalui sambungan telepon, Jumat (10/5/2019).

Kemlu akan terus memastikan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia akan terus bisa meringankan beban rakyat Palestina. Selain itu, RI juga akan terus mengupayakan agar masyarakat internasional terus mendukung Palestina untuk mencapai perjuangannya. Untuk merdeka.

Terkait two-state solution atau solusi dua negara, Rizal menjabarkan besaran peluang tercapainya usaha perdamaian ini, melalui peran Indonesia sebagai presiden di DK PBB.

"Terkait dengan konflik Israel-Palestina, sudah ada parameter-parameter internasional yang harus dihormati oleh komunitas global. Sudah banyak resolusi DK PBB, maka harus kita hormati. Sudah banyak perjanjian damai, sudah disepakati dan harus kita jadikan rujukan," ujarnya.

"Masalahnya adalah ada pihak lain, selain Palestina, berusaha untuk lari dari berbagai kesepakatan atau parameter tersebut," imbuh Rizal.

Untuk itulah, kata dia, kemarin anggota-anggota DK PBB menggelar Arria Formula Meeting.

Pertemuan informal tersebut awalnya digagas oleh Duta Besar Venezuela Diego Arria. Kali pertama digelar untuk membahas krisis di Bosnia, pecahan Yugoslavia. 

"DK PBB itu nggak mudah kalau mau melakukan meeting. Harus dapat persetujuan. Tema yang mau diangkat harus dapat persetujuan. Siapa yang mau bicara harus dapat persetujuan dari seluruh negara anggota," jelas Rizal yang ikut hadir dalam rapat tersebut di New York.

"Jadi gagasan Arria Formula ini adalah sebuah bentuk kegiatan semi formal yang melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan seperti itu, sehingga kita bisa membahas sebuah isu dengan bebas, dan berbagai gagasan yang mungkin bisa jadi terobosan bisa kita eksplorasi," lanjutnya lagi.

Tema yang diangkat dalam Arria-formula Meeting kali ini adalah "Israeli Settlements and Settlers: Core of the Occupation, Protection Crisis and Obstruction of Peace."

Latar Belakang Arria Formula Meeting

Salah satu fenomena yang dianggap akan mengganggu jalannya two-state solution adalah selama ini Israel membangun permukiman ilegal di Palestina. Tujuannya, untuk secara de facto menguasai tanah Palestina.

Terkait respons Amerika dan Israel yang menentang pandangan Indonesia dalam pertemuan tersebut, menurut Rizal, itu sudah diduga sebelumnya. 

"Kalau respons seperti itu, kita sudah tahu. Makanya, kita mengadakan pertemuan dalam bentuk Arria Formula, sehingga kita tidak dijegal dari sisi prosedur. Sudah kami perhitungkan."

"Jadi, bukan masalah 'berani atau tidak berani', soalnya secara prosedur kita nggak bisa melakukan itu di chamber, di pertemuan resmi DK PBB. Maka yang kita lakukan di pertemuan informal DK PBB, walaupun AS atau Israel tidak setuju, mereka tidak bisa memblok apa yang kita mau," tegasnya.

Rizal menjelaskan, Jason Greenblatt, utusan Presiden Amerika Serikat yang hadir dalam Arria-Formula adalah 'arsitek' pilihan Donald Trump untuk menyusun "Deal of the Century", rencana perdamaian Israel-Palestina, yang bakal diajukan AS.

"Jadi, mereka menganggap gagasan Indonesia ini sangat penting. Meski tidak setuju dengan pandangan kita dan internasional, tapi pandangan kita tetap tidak bisa diintervensi oleh mereka dalam pertemuan itu."

Tak hanya Palestina, menurut Rizal, langkah RI menyampaikan pandangannya secara tegas adalah demi perdamaian di Timur Tengah di masa depan

Timur Tengah adalah salah satu kawasan yang paling bergejolak di muka Bumi. Konflik di Suriah dan Yaman tak kunjung usai. Libya yang sempat kondusif, kini kembali memanas. 

"Selama ada di DK PBB, kita ingin terus memastikan bahwa perkembangan-perkembangan ini ada perubahan. Masalahnya kan kompleks, terus berubah, problem di Timur Tengah tidak hanya masalah internal, jadi konfliknya sudah semakin tinggi," jelas Rizal.

Pertikaian yang ada di Timur Tengah, menurutnya, tidak hanya melibatkan faksi-faksi di dalam negara tersebut, tetapi juga memiliki dimensi regional dan global. Karena alasan inilah, Indonesia ingin terus memastikan bahwa rakyat di kawasan tersebut bisa tetap mendapat perhatian dunia.

"Kedua, kita ingin mendorong proses politik dalam negeri yang segera selesai, sehingga intervensi berbagai kekuatan asing bisa diminimalisasi. Selanjutnya adalah kondisi kemanusiaan di Timur Tengah yang sedang bergejolak bisa diatasi dengan segera, memisahkan antara isu politik dan kemanusiaan," tambah Rizal.

Meski tak terang-terangan menuding Indonesia, utusan khusus Presiden Donald Trump untuk Timur Tengah, Jason Greenbalt menyayangkan pertemuan di DK PBB yang membahas soal permukiman Israel. 

"Itu (sikap Greenbalt) sangat terkait dengan karakter presiden AS saat ini. Seharusnya mereka tahu bahwa ini bukan isu yang tiba-tiba diangkat. Kita (Indonesia) sudah sejak lama mengupayakan kemerdekaan Palestina, sehingga apa yang dibicarakan kemarin di DK PBB, adalah tindak lanjut dari isu tersebut, bukan mengada-ada," ujar Prof Tirta Tirta Nursitama, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan.

Menurutnya, AS perlu lebih dulu melihat latar belakang Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga tahu di mana konteks pembelaan terhadap Palestina.

Indonesia, di sisi lain, seperti dikutip dari situs resmi Kemenlu RI, mengadakan sidang informal untuk membahas berbagai upaya lanjutan dalam memediasi berbagai konflik, khususnya tentak pemukiman Israel di wilayah Palestina.

Menlu Retno menyebut bahwa selain tekanan kuat dari masyarakat internasional untuk menyudahi permukiman Israel, diperlukan pula agenda duduk bersama untuk membahas upaya penyelesaian dengan cara moderat, melalui diplomasi.

Pernyataan Menlu RI itu diamini oleh Aleksius Djemadu, Guru Besar pada disiplin ilmu Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan. Dia menambahkan, posisi Indonesia sebagai Presiden DK PBB, seyogyanya digunakan sebagai kekuatan penengah.

"Dengan kata lain, Indonesia mampu menggunakan dengan baik posisinya untuk menjembatani penyelesaian konflik-konflik global, dengan mempertemukan negara-negara yang berkonflik untuk duduk berunding dalam satu meja. Ini sesuai dengan apa yang dimuat dalam pembukan UUD 1945, tentang peran bebas aktif," jelas Aleksius.

Masih menurut Aleksius, dengan posisi ganda Indonesia di DK PBB, baik sebagai anggota tidak tetap dan presiden sementara, memberikan rasa percaya diri untuk mengkampanyekan pendekatan damai dalam mengatasi berbagai konflik.

"Dengan posisi tersebut, Indonesia diharapkan mampu mendorong sikap proaktif, mengenalkan negara kita sebagai kekuatan moderat dalam melawan kekerasan, terorisme ... melalui diplomasi bebas aktif," pungkasnya.

Peran RI Sebagai Mediator Perdamaian

Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia (PSKTTI UI), Yon Machmudi berpendapat, kepemimpinan RI di DK Keamanan PBB betul-betul dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengangkat isu perdamaian di Palestina.

"Karena DK Keamanan PBB adalah tempat yang tepat untuk bisa melahirkan resolusi maupun hal-hal lain menyangkut apa yang terjadi di beberapa negara dan khususnya Palestina," kata dia saat dihubungi Liputan6.com.

"Tentu saja posisi Indonesia yang begitu kuat memperjuangkan perdamaian Palestina dan memberikan atensi penuh terhadap apa yang terjadi di Gaza, itu mengganggu Israel dan Amerika sebagai negara yang selama ini memang merestui apa yang dilakukan oleh Israel."

Di sisi lain, ia menambahkan, selama ini Palestina seakan ditinggalkan. Dunia Arab -- termasuk Arab Saudi dan Mesir tak menunjukkan perhatian yang besar. Atau, setidaknya, sebesar Indonesia.

Tak hanya berperan dalam perdamaian dunia, dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian PBB, Indonesia bisa memanfaatkan momentum kepemimpinan di DK PBB untuk kembali menegaskan posisinya sebagai mediator perdamaian.

"Selama ini kita kan terkenal sebagai negara yang besar dalam menyumbangkan pasukan perdamaian di dunia. Peran-peran itu saya kira perlu lebih ditingkatkan dalam bentuk misi khusus yang bisa secara spesifik bertugas sebagai pihak yang akan melakukan mediasi, tidak hanya sebagai tentara penjaga perdamaian," kata Yon Machmudi.

"Dengan didorong oleh kepemimpinan Indonesia saat ini, saya kira peran Indonesia di Timur Tengah dan internasional akan menguat."