Liputan6.com, Jakarta - Dewan Kesenian Jakarta atau DKJ tengah dihadapkan dengan kisruh terkait masa kerja yang berimbas pada dana hibah yang belum cair. Ada pun masa kerja periode 2015-2018 dengan pelantikan para anggota pada 25 April 2016 mengacu pada SK yang selama ini berlaku.
"Tapi dari tahun lalu sebenarnya sudah ada antisipasi bagaimana mempersiapkan. Rupanya proses pemilihan tidak terjadi antara lain karena ada revisi Pergub yang mencakup posisi atau status AJ (Akademi Jakarta) dan sebagainya," jelas Hikmat Darmawan dari Komite Film DKJ di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Mei 2019.
Hikmat menambahkan pada Maret lalu telah menanyakan kepada pihak Gubernur terkait kondisi ini namun masih ada beberapa pertimbangan. Berlanjut April menjelang habis masa tugas, pihak DKJ telah mengantisipasi secara hukum dan peraturan.
Baca Juga
Advertisement
"Kami mengajukan surat permohonan ada masukan dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bahwa ini perlu menunggu revisi Pergub tapi supaya bisa jalan, ada permintaan bagaimana yang terus bekerja untuk Pelaksana Tugas (Plt) itu hanya yang menjabat satu periode. Yang tadinya 26 tinggal 15. Itulah tim 15 yang sebetulnya menunggu SK," tambahnya.
Usai April 2019, Gubernur dengan timnya pihak Pemprov menawarkan menampung aspirasi lewat bentuk membuat kerteker. Kerteker tersebut diusulkan enam dari DKJ yang sedang bekerja, enam dari seniman, dan tiga dari birokrasi.
Hikmat mengaku kesulitan bekerja hanya dengan enam orang karena harus mengurus beberapa hal mulai dari revisi Pergub, jalannya program dan talangan-talangan. "Karena sampai sekarang tidak ada dana banyak sekali talangan bersifat pribadi maupun dari lembaga lain dan itu harus segera dibayarkan," lanjutnya.
"Cairnya belum, keluarnya sudah dari keuangan sudah ada tapi belum bisa dicairkan karena belum ada kejelasan soal masa kerja DKJ. Itu diatasi dengan bikin SK untuk transisi ini," ungkap Hikmat.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Program-Program Tetap Berjalan
Soal dana yang belum cair, DKJ tetap mengurus program-program yang berjalan. "Misalnya Kineforum jelas setiap bulan ada dengan ada periode ketidakjelasan apakah gedung harus dikosongkan Januari, Februari tapi sekarang bisa dilakukan dan diputar sampai bulan Juni," jelas Hikmat.
Di sisi lain, Hikmat menyebut yang tak kalah penting adalah dari Komite Sastra yang telah menjalin komitmen dengan penulis dari 15 negara dan juga instasi seperti Dikbud.
"Sastra ada banyak cerita bahkan talangan-talangan pribadi tetapi komitmennya kan jalan tapi konsekuensinya harus ada talangan jadi sejauh ini jalan pokoknya jalanin saja. Sempat terkuras tenaga, energi, pikiran untuk mengurusi aspek-aspek legal, formal, surat-menyurat," tuturnya.
Kemudian, Hikmat pun menegaskan deretan program di 2019 ini akan tetap berjalan meski ada beberapa hal yang belum terselesaikan, terutama soal dana.
"Program tetap berjalan dalam artian banyak kerjasama dengan kurator-kurator muda, seniman-seniman komunikasi jalan," tegasnya.
Sementara, terdapat 50 program yang dijalankan DKJ di 2019 ini dari semua komite mulai Januari hingga Desember mendatang. Terdapat dua program dari komite Film yakni Penerbitan Buku Film dan Kineforum (pemutaran reguler film-film terprogram) yang dilaksanakan sepanjang tahun.
Baca Juga
Mengintip Ratusan Mainan Artistik Unik di Hong Kong Art Toy Story 2024 Jakarta, Buka Peluang Kolaborasi dengan Seniman Lokal
Garin Nugroho Rilis Film Bisu Berlatar Budaya Bali, Suara Gamelan dan Musik Elektronik Bakal Diputarkan Langsung Selama Ditonton
Saat 100 Perempuan Penari Bergerak Serempak Menarikan 38 Tarian Nusantara di Festival Art ChipelaGong
Advertisement
