Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno buka suara terkait imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mewanti-wanti perusahaan BUMN untuk berhati-hati menerima investasi dari China. Berkaca pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang juga bekerjasama dengan China, ia mengatakan, seluruh investasinya bersifat transparan.
"Semua kita transparan, mulai proses pembebasan lahan kita lalui proses secara hukum. Jadi kita juga bekerjasama dengan kementerian ATR/BPN dam Pemda untuk pembebasan lahan," ujar dia di Kabupaten Bandung Selatan, Selasa (14/5/2019).
Advertisement
Sebagai informasi, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sempat mengalami kenaikan investasi dari semula USD 5,99 miliar menjadi USD 6,07 miliar. Kenaikan itu disebabkan beberapa hal, yakni biaya asuransi proyek pembangunan dan biaya pelindung pinjaman terhadap volatilitas yang tak terduga atau Debt Service Reserve Account (DSRA).
Adapun porsi pendanaan proyek senilai USD 6,07 miliar ini terdiri 75 persen berasal dari China Bank Development (CBD), sedangkan 25 persen sisanya berasal dari pemegang saham KCIC.
Lebih lanjut, Menteri Rini menyatakan, ia selalu menekankan agar KCIC beserta pemegang saham terkait untuk selalu transparan dalam pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
"Jadi itu kita transparan. Jadi apapun ya silakan saja untuk dilihat. Jadi ini karena kita juga Joint Venture, partner kita juga sangat menekankan transparansi, ya kita sama sama," pungkasnya.
