Liputan6.com, Jakarta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni atau penuh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-tujuh kalinya. Laporan ini diserahkan Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Harry Purwaka, kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara dalam acara penyerahan hasil LPKD di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Surabaya, Selasa (14/5/2019).
Abdullah Azwar Anas mengatakan, opini dari BPK tersebut memotivasi Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola APBD-nya. Terlebih lagi, opini ini berhasil dipertahankan seiring dengan peningkatan kualitas akuntabilitas Pemkab.
Advertisement
"Hasil audit BPK pada pelaksanaan keuangan pemkab tahun 2018 menunjukkan adanya penurunan temuan penyimpangan. Ini membuktikan bahwa akuntabilitas keuangan daerah yang dilakukan seluruh SKPD mulai meningkat," ujarnya, seperti dikutip dari merdeka.com (14/5/2019).
Penilaian WTP Murni berhasil diraih Banyuwangi karena Pemkabnya dinilai menerapkan pengendalian internal yang bagus. Dari tahun ke tahun, tingkat penyimpangan atau kesalahan yang material terus menurun.
"Ini menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Pengendalian internal terus kami dorong, apa yang menjadi catatan dari BPK dari tahun-tahun sebelumnya terus kami perbaiki," ucap Abdullah.
Anas menambahkan, prestasi WTP juga menjadi tantangan tersendiri bagi Banyuwangi. Di tengah upaya meningkatkan akuntabilitas, Banyuwangi juga harus menyesuaikan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
"Sejumlah regulasi pengelolaan keuangan daerah terus digulirkan pemerintah, seperti setiap transaksi keuangan harus cashless dan ini sudah dilakukan Banyuwangi sejak tahun lalu. Jadi, regulasi baru kita berusaha taati, di satu sisi kita juga harus meningkatkan akuntabilitas," kata dia.
Sementara itu, Ketua DPRD, Made, mengatakan bahwa prestasi WTP ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Banyuwangi.
"Kami berharap agar dari kinerja keuangan daerah ini dapat dipertahankan oleh semua SKPD dan memotivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ke depan," ujarnya.
(*)
