Liputan6.com, Jakarta - Capres petahana Joko Widodo atau Jokowi merespons pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jokowi mengatakan, hasil pemilu merupakan kewenangan KPU.
"Ya itu kita serahkan semuanya ke KPU, kepada penyelenggara yang punya kewenangan adalah KPU. Serahkan ke KPU," ujar Jokowi usai berbuka puasa bersama di Rumah Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019).
Advertisement
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, bahwa Indonesia adalah negara yang diatur oleh konstitusi. Jokowi pun mempersilakan pihak-pihak yang tak terima dengan hasil perhitungan KPU untuk menempuh mekanisme yang diatur.
"Ya semuanya kan ada mekanismenya. Semuanya diatur konstitusi kita, semuanya diatur oleh UU. Kita semuanya diatur oleh peraturan KPU. Semua mekanismenya ada. Jadi mestinya semuanya melalui mekanisme yang sudah diatur oleh konstitusi," tutur Jokowi.
Menurut dia, apabila ada kecurangan dalam pemilu dapat dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sementara jika ditemukan sengketa pemilu yang lebih besar, bisa dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kalau ada, kalau ada kecurangan (laporkan) Bawaslu, kalau sengketa yang lebih besar ke (laporkan) MK. Mekanisme itu sudah diatur," sambung Jokowi.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Tolak Hasil KPU
Sebelumnya, calon pesiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menolak hasil penghitungan suara Pilpres 2019 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia menilai Pilpres 2019 diwarnai kecurangan. Prabowo tak akan menerima hasil suara yang dimanipulasi.
"Sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan yang curang, kamu tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran dan ketidakjujuran," kata Prabowo saat mengungkap fakta-fakta kecurangan pilpres di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa 14 Mei 2019.
Mantan Danjen Kopassus itu masih berharap kepada KPU memperjuangkan kebenaran.
"Kau yang harus memutuskan, kau yang harus memilih, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia atau meneruskan kebohongan ketidakadilan, berarti kau mengizinkan penjajahan terhadap rakyat Indonesia," tuturnya.
Advertisement
