Liputan6.com, Garut - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Garut, Jawa Barat, meminta seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) kegamaan untuk meminta seluruh kiai kampung di bawah binaannya agar melarang people power bagi jamaahnya.
Hal itu sekaligus menegaskan, adanya larangan bagi masyarakat agar tidak berangkat ke Jakarta, pada 22 Mei mendatang saat pengumuman hasil pemenang Pilpres dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat.
“Secara lisannya sudah kami sampaikan, nanti mungkin besok secara tertulis akan kami sebarkan,” ujar Ketua MUI Garut KH Sirojul Munir, Rabu (15/5/2019) petang.
Baca Juga
Advertisement
Menurutnya, pengerahan massa atau people power untuk tujuan makar dilarang menurut syariat agama, apalagi hal ini berkaitan dengan kontalasi politik setelah pemilihan Presiden (Pilpres) yang dilakukan 17 April lalu.
“Dari mana segi jihadnya, justru hal itu bisa dikategorikan inkonstitusional dan melanggar Undang-undang,” kata dia.
Ceng Munir panggilan akrab dia bagi masyarakat Garut menyatakan, seluruh pihak harus menghormati apapun keputusan yang akan dibacakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu, pada 22 Mei mendatang.
“Jika ternyata ada pihak yang merasa dirugikan lakukan melalui jalur hukum, dan cukup perwakilan saja, ngapain berangkat ramai-ramai ke Jakarta,” ujarnya mengingatkan bahayanya pengerahan massa.
Saat ini kondisi masyarakat tengah dalam keadaan kondusif setelah pemilu 17 April lalu, sehingga tidak dibutuhkan adanya people power yang berpotensi merusak keamanan negara. "Jangan terpancing, akfititas berjalan saja seperti biasa," kata dia.
Munir menyayangkan pihak tertentu yang sengaja menggoreng isu pilpres untuk memecah belah umat. “Pokoknya bagi seluruh masyarakat terutama dari Garut tidak berangkat ke Jakarta,” ujar dia.
Masyarakat Tetap Tenang
Dengan semakin dekatnya pengumuman hasil pilpres, Lembaganya meminta masyarakat tetap tenang dan tetap menjalankan rutinitas seperti biasa. “Mari kita hormati siapun yang menang berdasarkan pengumuman resmi KPU pusat,” kata dia.
Kemudian bagi siapapun yang memenangkan pilpres, diharapkan tetap membumi dan tidak sombong, serta mampu mengajak kembali pihak yang kalah, untuk kembali bahu membahu membangun bangsa.
“Sayang kan kita semua warga Indonesia sudah berjuang penuh 17 April lalu harus pecah, makanya kita tunggu saja hasil pengumuman resmi,” ujarnya.
Untuk menciptakan kondisi tersebut, lembaganya berharap dukungan dan bantuan para kiai kampung, ustaz atau ajengan yang memiliki Jemaah atau pengajian, meminta mereka melarang people power. “Nanti setelah suratnya kita sebar, kita tindaklanjuti juga ke provinsi,” ujar dia.
Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) Garut KH Lukmanul Hakim mendukung adanya intruksi MUI yang meminta kiai kampung, untuk melarang masyarakat melakukan people power untuk 22 Mei mendatang.
“Kasian mengganggu aktifitas masyatakat jangan seperti ini lah (People power),” kata dia.
Menurutnya menang dan kalah merupakan hal biasa dalam sebuah pemilu, sehingga semua pihak bisa menjaga dirinya masing-masing.
“Kan sudah badan hukumnya lakukan saja melalui jalur hukum, jangan seperti ini,” ujar dia kembali mengingatkan tidak perlunya melakukan people power.
Untuk mendukung hal itu, lembaganya telah mengintruksikan seluruh perwakilan ranting NU di 42 kecamatan se Kabupaten Garut, agar tidak menurunkan jemaahnya, mengikuti pengerahan massa ke Jakarta.
“Kita akan pantau terus, sebab jelas ini tidak ada manfaatnya dan justru lebih banyak madaratnya,” ujar dia mengingatkan.
Sejak kubu Prabowo menyatakan tidak akan menerima hasil pilpres yang diprediksi dimenangkan kubu Jokowi-Maruf Amin, seluruh simpatisan mereka berencana melakukan people power atau pengerahan massa.
Upaya itu, diharapkan mampu mengubah keputusan KPU, dan memenangkan kubu Prabowo-Sandiaga Uno, sebagai Presiden-Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024 lima tahun ke depan.
Advertisement
