Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menilai kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno tidak taat pada konstitusi. Hal ini dia katakan terkait rencana Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang tak ingin membawa sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Jadi kalau enggak mau ke MK itu namanya tidak taat konstitusi, tidak taat hukum," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2019).
Advertisement
Menurut Arsul, seharusnya kubu Prabowo-Sandi membawa kasus pelanggaran Pemilu ke MK. Sebab, hal tersebut adalah kesepakatan yang dibuat pada saat merevisi Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Soal MK itu sudah kami setujui bersama. Kalau sekarang seperti yang Pak Fadli Zon sampaikan sia-sia, enggak ada gunanya, pertanyaannya kenapa dulu sepakat ke MK, kenapa dulu waktu pembahasan RUU Pemilu nanti kalau ada sengketa kita serahkan kepada kedaulatan rakyat," ungkapnya.
Menurut Politikus PPP ini, pernyataan soal membawa sengketa Pemilu ke MK adalah upaya yang sia-sia bisa dianggap mendelegitimasi lembaga negara. Serta menjatuhkan lembaga negara.
"Itu kan namanya mendelegitimasi dan men-downgrade sebuah lembaga negara," ucapnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Pengalaman yang Lalu
Sebelumnya, Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Fadli Zon menegaskan pihaknya tidak akan menempuh jalur Mahkamah Konstitusi untuk menangani masalah kecurangan Pemilu. Sebab, dia menilai sia-sia saja membawa perkara ke MK.
"Tetapi jalur MK itu adalah jalur yang dianggap oleh teman-teman itu dianggap jalur yang sia-sia. Pengalaman dari yang lalu. Jadi prosedur yang begitu panjang tidak ada satu bukti pun yang dibuka, padahal waktu itu sudah diperiksa," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 15 Mei 2019.
Sumber : Merdeka.com
Reporter : Sania Mashabi
Advertisement
