Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyesalkan sikap calon presiden Prabowo Subianto yang menolak hasil Pilpres 2019. Apalagi sampai menarik saksi dalam rekapitulasi di tingkat pusat.
"Sikap menarik saksi tidak akan mengganggu legalitas hasil rekapitulasi. Sikap itu sangat disayangkan, bertentangan dengan komitmen deklarasi pemilu damai," ucap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Kamis 16 Mei 2019.
Advertisement
Meski demikian, masih kata dia, pihaknya percaya Prabowo masih mempunyai sikap negarawan. Hal ini selalu disampaikan juga oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"PDI Perjuangan percaya pada sikap negarawan Pak Prabowo. Selama ini Ibu Megawati Soekarnoputri pun dalam berbagai kesempatan juga selalu menyampaikan hal-hal positif tentang Pak Prabowo," jelas Hasto.
Jadi, lanjut dia, PDIP meyakini dengan melihat dukungan para tokoh nasional, kesiapan TNI dan Polri, serta kematangan rakyat Indonesia, maka puncak rekapitulasi pada 22 Mei 2019 nanti, situasi politik akan aman dan terkendali.
"Mereka yang akan memaksakan jalan di luar hukum akan berhadapan dengan hukum negara dan rakyat Indonesia," ungkap Hasto.
Berkaitan dengan klaim sepihak serta narasi kecurangan yang dibangun oleh pihak-pihak yang kecewa, menurut dia, hanyalah sebagai dinamika politik yang terus dimainkan bagi yang kalah, dan hal ini juga biasa terjadi di pilkada.
"Secara teknis dalam pemilu berlaku dalil dari Afrika, semakin komplek pemilu, semakin mudah dimanipulasi. Pemilu presiden jauh lebih sederhana daripada pemilu legislatif. Dengan demikian, dalam praktik, maka kemungkinan manipulasi dalam pemilu presiden jauh lebih sulit daripada pemilu legislatif. Apalagi dengan jumlah pemilih yang hadir ke TPS mencapai lebih dari 155 juta," pungkas Sekjen PDIP tersebut.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
BPN Tarik Saksi
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menarik seluruh saksi perhitungan suara paslon nomor urut 02 dari KPU pusat hingga kabupaten kota. Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso menyebut, alasannya terkait dugaan kecurangan Pemilu 2019.
"Per-tadi hari ini diumumkan demikian, dengan demikian seluruh saksi-saksi yang sekarang berada baik di KPU pusat, di provinsi, dan kabupaten kota yang sekarang masih ada proses kami rencanakan dan kami perintahkan untuk ditarik," kata Priyo ditemui di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa malam 14 Mei 2019.
Priyo mengatakan, semua masalah dugaan kecurangan Pemilu 2019 sudah disampaikan pihaknya dengan gamblang. Sekjen Partai Berkarya tersebut menyerahkan kepada penyelenggara pemilu untuk mengambil langkah-langkah yang benar.
"Semua argumen dan semua bentuk-bentuk kecurangan sudah disampaikan sekarang berpulang pada KPU RI dan berpulang pada yang sekarang pegang kekuasaan yang masih pegang kekuasaan untuk bisa menilai dan melakukan langkah-langkahnya," tuturnya.
"Sikap Pak Prabowo jelas, sikap Pak Sandi Uno jelas, sikap perwakilan kita semua jelas, sekarang berpulang pada rakyat bagaimana menghadapi situasi," tandas Priyo Budi Santoso.
Menurut KPU, sebetulnya tidak ada masalah saksi ditarik saat rekapitulasi. Komisioner KPU Evi Novida Ginting mengatakan rapat pleno rekapitulasi terus berjalan meski tak ada saksi dari BPN.
"Saksi ini kan bisa dateng, kita kan mengundang ini kan forum terbuka, kalau saksi tidak datang plenonya jalan terus. Tidak ada masalah," jelas Evi di kantor KPU, Jakarta, Rabu (15/5/2019).
Advertisement
