Kementerian PUPR Beri Sertifikasi Konstruksi Prajurit TNI AD

Para prajurit Zeni TNI AD akan mendapatkan pembekalan dengan materi regulasi peraturan jasa konstruksi dan materi keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi (K3)

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 17 Mei 2019, 11:31 WIB
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan sertifikasi kompetensi di bidang konstruksi kepada para prajurit Zeni TNI AD. Dok PUPR

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan sertifikasi kompetensi di bidang konstruksi kepada para prajurit Zeni TNI AD. Hal ini dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur oleh para anggota TNI, khususnya di wilayah perbatasan dan rawan konflik.

"Kami menyadari bahwa pembangunan Infrastruktur memerlukan kerjasama dari semua pihak, termasuk militer. Dan hal ini sudah terbukti dimana tidak sedikit proyek Infrastruktur terutama di daerah rawan yang mendapat penjagaan militer bahkan mereka pun terjun langsung di dalamnya. Untuk itu kini saatnya TNI AD pun mendapat sertifikasi kompetensi tenaga kerja," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Dia menyadari jika pembangunan Infrastruktur memerlukan kerja sama dari semua pihak, termasuk militer. Hal ini sudah terbukti dimana tidak sedikit proyek infrastruktur, terutama di daerah rawan, yang mendapat penjagaan militer, bahkan mereka pun terjun langsung dalam pelaksanaan konstruksi.

"Apresiasi setinggi-tingginya kepada Zeni TNI AD yang turut menjalankan peraturan Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja pada pembangunan konstruksi harus memiliki kompetensi dan kualitas yang terjamin melalui sertifikat. Untuk itu kini saatnya TNI AD pun mendapat sertifikasi kompetensi tenaga kerja," tutur dia.

Dia menambahkan, selama ini keterlibatan TNI di bidang infrastruktur tidak hanya jalan dan jembatan saja seperti Jalan Trans Wamena-Mumugu, Jalan Pararel Perbatasan Kalimantan dan Papua, akan tetapi juga terlibat dalam pembangunan infrastruktur pascabencana seperti di Pidie Aceh, Garut Jawa Barat, Lombok NTB, Palu Sulawesi tengah, serta erupsi Gunung Sinabung.

"Untuk itu ke depannya kalau diijinkan, para prajurit yang sudah disertifikasi ini bisa dilibatkan dalam proyek pembangunan Bendungan agar memperoleh pengalaman," dia menambahkan.

 


Usulan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan sertifikasi kompetensi di bidang konstruksi kepada para prajurit Zeni TNI AD. Dok PUPR

Kegiatan sertifikasi kompetensi bidang konstruksi ini merupakan usulan dari Direktorat Zeni Angkatan Darat kepada Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk mensertifikasi sebanyak 1.173 prajurit di wilayah DKI Jakarta.

Permintaan ini akan terus ditindaklanjuti oleh Ditjen Bina Konstruksi dengan menginstruksikan ke semua Balai Jasa Konstruksi Wilayah di seluruh Indonesia untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi bidang konstruksi bagi Prajurit Zeni AD, tidak hanya di Jakarta tetapi juga di seluruh Indonesia.

Para prajurit Zeni TNI AD akan mendapatkan pembekalan dengan materi regulasi peraturan jasa konstruksi dan materi keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi (K3). Selanjutnya, para peserta akan melaksanakan proses sertifikasi menggunakan metode wawancara yang dilakukan oleh tim assesor dari LPJKP DKI Jakarta.

"Dengan semangat dan sinergi yang kuat, kita dapat meningkatkan daya saing Infrastruktur, menciptakan infrastruktur yang handal, serta menciptakan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan berdaya saing," pungkas Menteri Basuki.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya