Liputan6.com, Jakarta - Setelah resmi menjabat Presiden Dewan Keamanan (DK) PBB sejak 1 Mei 2019 lalu, Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi akan kembali memimpin debat terbuka pekan depan. Sejumlah isu penting akan diangkat dalam forum tersebut.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dijadwalkan akan bertolak ke New York, Amerika Serikat untuk memimpin sidang atau debat terbuka di Dewan Keamanan (DK) PBB.
Advertisement
Selaku Presiden DK PBB, Menlu Retno akan memimpin dua sidang.
Seperti dikutip dari VOA Indonesia, Jumat (17/5/2019), yang pertama, Menlu Retno akan memimpin briefing DK PBB tentang situasi di Timur Tengah pada 22 Mei 2019. Yang kedua, debat terbuka dengan tema perlindungan masyarakat sipil dalam situasi konflik atau protection of civilians in armed conflict pada 23 Mei 2019.
Ketua Satgas DK PBB di Jakarta, Hari Prabowo, menjelaskan salah satu pertimbangan utama penyelenggaraan sidang terbuka ini, di samping keselarasannya dengan tema besar Presidensi Indonesia, yaitu investing in peace atau menabur benih perdamaian, juga karena bertepatan dengan peringatan 20 tahun disahkan agenda perlindungan penduduk sipil sebagai pembahasan di DK PBB.
"Jadi resolusi DK PBB yang pertama mengenai agenda protection of civilians in conflict disahkan tepat 20 tahun yang lalu. Kemudian, memperingati 70 tahun anniversary disahkannya konfensi Jenewa mengenai hukum humaniter internasional," ujar Hari dalam press briefing di Kantor Kemenlu RI, Jakarta, Kamis (16/5).
"Jadi, ini memang suatu momentum yang penting, menegaskan kembali, komitmen masyarakat internasional dan peranan DK PBB dalam memastikan bahkan dalam situasi konflik penduduk sipil tetap akan terlindungi,” kata Hari menjelaskan.
Hari menjelaskan sidang ini akan terbuka bagi seluruh negara anggota PBB, tidak hanya anggota DK PBB yang terdiri dari 15 negara, melainkan seluruh negara anggota.
Adapun hal khusus yang ingin diangkat oleh Indonesia adalah mengenai penguatan kapasitas nasional negara yang bersangkutan.
Jadi, negara yang sedang berada pada situasi konflik itu harus didukung penguatan kapasitasnya sehingga dapat secara efektif melindungi penduduknya, menerapkan good governance, perlindungan HAM, juga perdamaiannya dapat berkesinambungan.
Ditambahkannya, Indonesia merasa terhormat memimpin sidang ini karena akan dihadiri Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden International Committee Red Cross (ICRC) atau Komite Palang Merah Internasional Peter Maurer dan Direktur Eksekutif Center for Civilians in Conflict (CIVIC) Federico Borelo. CIVIC adalah lembaga yang fokus pada perlindungan penduduk sipil.
Semua narasumber tersebut, kata Hari merupakan figur yang sangat terkemuka, di area perlindungan masyarakat madani.
Agenda Pertemuan Kedua
Untuk pertemuan kedua, tambah Hari, Retno akan memimpin briefing DK PBB terkait situasi terkini mengenai Timur Tengah. Hal ini menunjukkan tingginya perhatian Indonesia pada isu perdamaian, utamanya di Palestina.
Selain Palestina, dalam briefing ini juga akan dibahas kondisi terkini di Suriah, Yaman dan isu-isu lainnya. Termasuk laporan Sekjen PBB upaya mencapai perdamaian di Timur Tengah dan laporan dari badan PBB yang bertugas menangani pengungsi Palestina.
"Beberapa hal yang diperkirakan akan mengemuka adalah mengenai kondisi humaniter di wilayah pendudukan Palestina, dan tentunya di wilayah-wilayah konflik Timur Tengah lainnya, Suriah, Yaman, yang semakin memburuk dan aksi nyata apa yang bisa dimajukan," kata Hari.
"Kemudian juga perlunya menghentikan tindakan-tindakan yang menghambat tercapainya perdamaian, dan juga pentingnya memajukan suatu proses yang kredibel, dan didasarkan pada parameter internasioal," papar Hari.
Ketegangan Iran-AS
Dalam kesempatan yang sama, jubir Kemenlu RI Arrmanatha Nasir menanggapi isu Amerika Serikat yang mengirim kapal yang membawa dermaga terapung dan rudal-rudal patriot ke Timur Tengah untuk siap-siap perang dengan Iran.
Arrmanatha Nasir mengatakan, sebagai Presiden DK PBB, Indonesia tidak bisa menyampaikan pandangannya terkait hal tersebut karena pernyataan itu haruslah atas nama DK PBB. Namun kalau atas nama Indonesia, Arrmanatha mengatakan sebaiknya semua pihak menahan diri dan tetap menjaga perdamaian dunia.
"Yang kita bisa sampaikan adalah pernyataan atas nama Indonesia, kalau dalam konteks ini tentunya Indonesia mengikuti perkembangan yang terjadi di Timur Tengah, khususnya yang terakhir mengenai adanya ekskalasi akibat adanya serangan beberapa tanker yang ada di teluk," kata pria yang karib disapa Tata itu.
"Tentunya kita menekankan agar semua pihak menahan diri, berkontribusi untuk terus menurunkan ketegangan, dan mengambil langkah untuk menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan. Itu adalah dalam kapasitas kita sebagai Indonesia, karena kita tidak bisa menyampaikan statement sebagai Presiden karena itu harus merupakan statement yag merupakan keputusan DK PBB," ungkap Arrmanatha.
Advertisement
