Liputan6.com, Kebumen - Amin Rais, sang inisiator people power, mengganti aksi massa ini dengan istilah baru, gerakan kedaulatan rakyat. Seruan gerakan ini nyaring di berbagai linimassa dan media arus utama.
Meski berganti nama, tak urung sejumlah kelompok masyarakat pun tetap menolak gerakan ini. suara penolakan kelompok masyarakat pun terus bermunculan.
Salah satunya, Banser Kebumen, Jawa Tengah. Banser menolak people power gerakan kedaulatan rakyat ini. Pasalnya, gerakan ini dianggap menciderai pesta demokrasi yang baru saja usai digelar di Indonesia.
Baca Juga
Advertisement
Kasatkorcab Banser Kebumen, Masngut menilai meski people power telah berubah nama menjadi gerakan kedaulatan rakyat, gerakan itu tetap mengancam kedaulatan NKRI.
"Banser Kebumen satu suara. Kami menolak gerakan itu," kata Masngut dalam keterangannya, Jumat sore, 17 Mei 2019.
Ia menegaskan, ribuan anggota Banser Kebumen siap digerakkan kapan saja untuk ikut menolak gerakan people power yang didengungkan oleh sekolompok orang karena tidak puas dengan proses demokrasi Pemilu 2019.
Di Kebumen ada 3.000 anggota Banser yang terdaftar dan aktif. Ditambah lagi dengan 2.000-an Banser belum belum resmi dilantik atau resmi dan baru melalui pendidikan dan latihan dasar.
Total, di Kebumen anggota banser berjumlah 5.000 Banser. Ribuan anggota Banser itu bersepakat menolak gerakan kedaulatan rakyat atau people power ini.
Saksikan video pilihan berikut ini
Pendekar Pagar Nusa Kebumen Mengutuk People Power
Sejak diwacanakan pertama kali, gerakan people power sangat meresahkan. Sebab, selain berpotensi mengganggu kedaulatan NKRI, gerakan itu juga bakal mengganggu ketertiban masyarakat.
"Kami siap, kami tidak mundur, bahkan sampai titik darah penghabisan. Kami siap bergabung dengan TNI maupun Polri untuk masalah ini," dia menegaskan.
Menurut dia, massifnya gerakan menolak people power atau gerakan kedaulatan rakyat, tak lepas dari keresahan bahwa gerakan itu mengarah kepada makar. Ia pun menilai, gerakan ini merupakan tindakan inkonstitusional.
Menurut dia, para inisiator gerakan itu tak menghargai proses demokrasi yang baru dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebab, suara rakyat Indonesia telah ditunaikan dalam Pemilu 2019 lalu.
Ketua Pagar Nusa Kebumen Kiai Asyhari Muhammad Al Hasani bahkan melaknat bahkan mengutuk tindakan people power atau apapun namanya yang akan dilakukan oleh sekelompok orang untuk melemahkan pemerintahan RI.
"People power adalah gerakan inkonstitusional dan gerakan provokasi. Kami sebagai pendekar Pagar Nusa sangat tidak sependapat gerakan tersebut," ucap Asyhari.
Ia bersama dengan kurang lebih 1.500 pendekar Pagar Nusa siap bergabung bersama dengan TNI maupun Polri untuk mengawal NKRI dan menjaga situasi tetap kondusif. Ia juga meminta agar masyarakat tak terprovokasi ajakan ini.
Advertisement
