Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Syafruddin mengatakan fokus pemerintah ke depan adalah membangun Sumber Daya Manusia (SDM). Tentu saja ini tidak terlepas untuk dapat menapaki Indonesia emas di tahun 2045.
"Prioritas pemerintah pada tahun mendatang pada pembangunan SDM yang tangguh, berdaya saing, dan berkeativitas tinggi, sehingga mampu bersaing di tingkat internasional, tidak tertinggal oleh disrupsi teknologi, tidak luntur oleh globalisasi, bahkan mendorong pertumbuhan negara," katanya saat menghadiri peringatan perayaan Hari Raya Waisak di Wihara Ekayana Arama, Jakarta Barat, Minggu (19/5/2019).
Baca Juga
Advertisement
Syafruddin mengatakan terlepas dari itu semua Indonesia tengah dihadapkan dan segera menyongsong fase bonus demografi beberapa tahun ke depan. Ini menjadi tantangan apakah siap lepas landas menuju negara maju atau justru sebaliknya, tertimpa bencana demografi yang bisa terjadi jika kualitas SDM tak disiapkan.
Bonus demografi merupakan kondisi di mana populasi usia produktif lebih banyak dari usia nonproduktif. Indonesia sendiri diprediksi mengalami puncak bonus demografi pada 2030.
"Banyak prediksi Indoinesia mampu menduduki posisi negara terbesar kelima di dunia, melihat peluang bonus demografi 67 persen generasi usia produktif. Kita yakin masyarakat Indonesia akan sejahtera. Tentu tergantung kepada kita semua," katanya.
Untuk dapat memasuki ke fase tersebut, tentu saja tidak mudah. Sebab, kata dia keterlibatan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah maupun yang lainnya harus turut andil dalam membangun SDM yang mampuni.
"Usaha ini harus dilakukan bersama-sama, tidak bisa parsial, tidak bisa ego sektoral, bukan dengan primordialisme sempit, bukan dengan chauvinisme yang negatif. Sebaliknya butuh modal persatuan, wawasan kebangsaan, jiwa nasionalisme dalam membangun paradigma perilaku sosial yang konstruktif," jelasnya.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Merangsang Ekonomi
Dari segi pemerintah, sudah sewajarnya membangun tata kelola negara yang baik. Salah satunya melayani masyarakat dengan lebih cepat dan hadir menjawab harapan masyarakat. Kemudian sebaliknya, masyarakat akan percaya terhadap pemerintahannya dalam menjalankan program kerjanya.
"Pihak swasta (juga harus) antusias membantu pemerintahnya sehingga menjaga stabilitas yang merangsang pertunmbuhan ekonomi di seluruh daerah secara merata di tanah air Indonesia," pungkasnya.
Advertisement
