Liputan6.com, Jakarta Penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU (Memorandum of Understanding) kembali terjalin antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Badan Pengelola Ideologi Pancasila (BPIP) tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila.
MOU ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Plt. Kepala BPIP Hariyono didampingi Ketua Dewan BPIP Megawati Soekarnoputri di Ruang Sidang Utama, Gedung A Lantai 3, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, Senin (20/05).
Advertisement
Dalam sambutannya Plt. Kepala BPIP Hariyono mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang terjalin dengan Kemendagri.
"Terima kasih kepada Kemendagri bersedia menjadi tuan rumah. Kerja sama dengan Kemendagri bukan suatu hal yang baru, Kemendagri merupakan kementerian yang sering bekerja sama untuk mengarusutamaan Pancasila, agar nilai-nilainya dibumikan," kata Hariyono.
Menurut Hariono, sebagai antitesis dari penjajahan, membumikan nilai Pancasila merupakan tanggung jawab semua warga negara.
"Pancasila sebagai antitesis dari imperialisme dan kapitalisme serta anti penjajahan, membumikan nilai Pancasila menjadi semua tanggung jawab masyarakat tak hanya BPIP. Oleh karenanya, kerja sama dengan Kemendagri bagian dari gotong royong untuk membumikan Pancasila," ungkap Hariyono.
Dengan ditandatanganinya MOU tersebut, BPIP dan Kemendagri sepakat untuk bekerjasama dengan ruang lingkup:
Pertama, fasilitasi penguatan dan penyusunan rancangan serta mengidentifikasi peraturan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
"Secara prinsip Perda merupakan kewenangan daerah tapi harus sesuai dengan nilai budaya di daerah serta harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai dalam Pancasila dari sila pertama hingga ke lima. Intinya setiap perda harus mencerminkan Pancasila," tegas Tjahjo Kumolo.
Kedua, pemetaan mutiara Pancasila sebagai salah satu dasar implementasi nilai-nilai Pancasila.
Ketiga, pemberdayaan komponen masyarakat dalam menggali mutiara Pancasila dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.
Keempat, pelatihan dan pembinaan nilai-nilai Pancasila kepada para pihak dan Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa.
Kelima, pembinaan Civitas Akademika dan Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri menjadi salah satu pelopor aktualisasi Pancasila.
Keenam, tukar-menukar informasi, pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati BPIP dan Kemendagri.
Acara ditutup dengan penyerahan Plakat dan Buku Stabilitas dari Menteri Dalam Negeri kepada Ketua Dewan Pengarah BPIP yang juga Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Try Sutrisno, Plt. Kepala BPIP Hariyono yang dilanjutkan dengan menghadiri pembukaan lomba cerdas cermat lingkup Kemendagri dan BNPP di Sasana Bhakti Praja.
(*)
