Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta warga untuk tidak khawatir bepergian karena kondisi Ibu Kota relatif tenang dan aman setelah kericuhan 22 Mei.
"Jangan khawatir pergi ke mana saja, Jakarta aman. Hari ini semuanya sudah relatif tenang, karena itu saya menganjurkan kepada seluruh warga Jakarta berkegiatan seperti biasa," kata Anies usai pertemuan tertutup bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan tokoh-tokoh bangsa di Jakarta, Kamis malam (23/5/2019).
Advertisement
Sejumlah titik, yang beberapa waktu lalu terjadi kericuhan, kini sudah tenang. Anies juga meminta para pedagang di Tanah Abang untuk kembali beraktifitas supaya kegiatan perekonomian tidak terganggu.
"Ruas Jalan Thamrin dan beberapa jalan di sekitar Tanah Abang, Petamburan, Slipi sempat ada ketegangan, tapi sekarang, hari ini, semuanya sudah relatif tenang. Tanah Abang juga besok mulai kegiatan lagi," katanya.
Terkait rencana aksi damai untuk mengantarkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) oleh Prabowo-Sandiaga, Anies mengatakan tidak ada skenario khusus untuk pengawalan dan pengamanannya.
"Tidak ada yang khusus, karena prosesnya konstitusional, jadi biar dikawal secara konstitusional juga," ujar Anies Baswedan dikutip dari Antara.
Berlangsung Tertutup
Anies Baswedan turut hadir dalam pertemuan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah tokoh bangsa, tokoh agama dan ahli hukum tata negara di Kediaman Dinas Wapres di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam.
Pertemuan tersebut berlangsung tertutup selama kurang lebih tiga jam, mulai dari pukul 20.30 WIB hingga 23.30 WIB.
Hadir dalam pertemuan itu mantan Wapres Try Sutrisno, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie, mantan ketua MK Mahfud MD, Hamdan Zoelva, Din Syamsuddin, Agus Widjojo, Amirsyah Tambunan, dan Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
Hadir pula Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin.*
Advertisement
